Suara.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Jateng tak mau kecolongan dalam mengawasi para Paslon cagub dan cawagub dalam berkampanye yang baik dan benar. Bahkan sikap tegas juga dilakukan, salah satunya tak mau bersalaman dengan cagub atau cawagub.
Pengawasan ketat panwas dilakukan pula pada area yang dilarang untuk berkampanye seperti lingkungan pendidikan, tempat ibadah, atau acara sosial warga.
"Kami tak mau kecolongan, di Jateng masif gerakan Paslon pada area pendidikan terutama di kampus-kampus. Sehingga kami awasi dengan batasan-batasan," kata Naya Amin Zaini, Devisi Penindakan dan Pengawasan Panwas Kota Semarang, Minggu (18/3/2018).
Dia kerap berada di area kampus hanya untuk melihat sejauh apa para Paslon terlibat. Batasnya, Paslon hadir sebatas narasumber dalam acara kampus, tidak boleh lebih.
"Kita dari awal sudah warning, baik ke panita acara atau paslon langsung atau timsesnya. Tak boleh membawa visi misi, ajakan, yel-yel, atau membagikan material kampanye di kampus," katanya.
Dalam pengawasannya, Panwas belum menemukan pelanggaran selama Paslon berdasarkan di area kampus, tempat ibadah, atau acara sosial.
"Mereka hanya diskusi menerima masukan, tak mengajak, ada juga sebagai narsum seperti materi kepemimpinan atau sesuai dengan keahlian yang dimiliki Paslon," ujarnya.
Upaya pengawasan menurutnya sejauh mungkin adalah upaya preventif. Sehingga saat agenda berlangsung tidak akan ada kejadian upaya kampanye di tempat terlarang itu.
"Kami pun hadir di area kampanye resmi, baik di posko relawan, atau acara debat," katanya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ditagih Bayar Utang Kontrakan saat Blusukan
Meski mengawasi dari jauh, upaya bertemu secara fisik pun kerap tak terhindarkan dengan Paslon. Tradisi bersalaman menjadi hal pembatasan juga bagi Panwaslu.
"Kalau sekedar salaman saja tak apa, tapi lihat konteknya dulu. Selama tidak melanggar prinsip-prinsp atau etika penyelenggara pemilu dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2018, tak apa," paparnya.
Sementara, di kabupaten Jepara, Panwaslu Jepara lebih tegas lagi. Saat cagub Ganjar Pranowo mengikuti jalan sehat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Pantai Kartini Jepara, Minggu (18/3/2018). Usai acara Ganjar berpapasan dengan seorang petugas Panwaslu Jepara, petugas itu tak mau diajak berjabat tangan.
Kejadian itu berlanjut pula, saat di Pasar Kota Jepara. Tiga petugas Panwaslu sengaja acuh untuk tidak menginisiasi bersalaman dengan Ganjar Pranowo.
"Jika tak berkenan, kami meminta maaf. Seharusnya salaman tidak apa-apa, kami mencoba bersikap netral dan sama terhadap semua calon," kata Arifin Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara, mengklarifikasi.
Dia berujar, jika petugas di lapangan memang memegang aturan ketat. Sehingga seminimal mungkin untuk bertindak netral, terutama urusan bersalaman dengan Paslon. Cagub Ganjar Pranowo merasa jika perilaku petugas Panwaslu yang tak mau bersalaman malah mencederai unggah-ungguh sebagai orang Jawa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Sejumlah Kota, dari Pekanbaru Hingga Banten