Suara.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Jateng tak mau kecolongan dalam mengawasi para Paslon cagub dan cawagub dalam berkampanye yang baik dan benar. Bahkan sikap tegas juga dilakukan, salah satunya tak mau bersalaman dengan cagub atau cawagub.
Pengawasan ketat panwas dilakukan pula pada area yang dilarang untuk berkampanye seperti lingkungan pendidikan, tempat ibadah, atau acara sosial warga.
"Kami tak mau kecolongan, di Jateng masif gerakan Paslon pada area pendidikan terutama di kampus-kampus. Sehingga kami awasi dengan batasan-batasan," kata Naya Amin Zaini, Devisi Penindakan dan Pengawasan Panwas Kota Semarang, Minggu (18/3/2018).
Dia kerap berada di area kampus hanya untuk melihat sejauh apa para Paslon terlibat. Batasnya, Paslon hadir sebatas narasumber dalam acara kampus, tidak boleh lebih.
"Kita dari awal sudah warning, baik ke panita acara atau paslon langsung atau timsesnya. Tak boleh membawa visi misi, ajakan, yel-yel, atau membagikan material kampanye di kampus," katanya.
Dalam pengawasannya, Panwas belum menemukan pelanggaran selama Paslon berdasarkan di area kampus, tempat ibadah, atau acara sosial.
"Mereka hanya diskusi menerima masukan, tak mengajak, ada juga sebagai narsum seperti materi kepemimpinan atau sesuai dengan keahlian yang dimiliki Paslon," ujarnya.
Upaya pengawasan menurutnya sejauh mungkin adalah upaya preventif. Sehingga saat agenda berlangsung tidak akan ada kejadian upaya kampanye di tempat terlarang itu.
"Kami pun hadir di area kampanye resmi, baik di posko relawan, atau acara debat," katanya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ditagih Bayar Utang Kontrakan saat Blusukan
Meski mengawasi dari jauh, upaya bertemu secara fisik pun kerap tak terhindarkan dengan Paslon. Tradisi bersalaman menjadi hal pembatasan juga bagi Panwaslu.
"Kalau sekedar salaman saja tak apa, tapi lihat konteknya dulu. Selama tidak melanggar prinsip-prinsp atau etika penyelenggara pemilu dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2018, tak apa," paparnya.
Sementara, di kabupaten Jepara, Panwaslu Jepara lebih tegas lagi. Saat cagub Ganjar Pranowo mengikuti jalan sehat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Pantai Kartini Jepara, Minggu (18/3/2018). Usai acara Ganjar berpapasan dengan seorang petugas Panwaslu Jepara, petugas itu tak mau diajak berjabat tangan.
Kejadian itu berlanjut pula, saat di Pasar Kota Jepara. Tiga petugas Panwaslu sengaja acuh untuk tidak menginisiasi bersalaman dengan Ganjar Pranowo.
"Jika tak berkenan, kami meminta maaf. Seharusnya salaman tidak apa-apa, kami mencoba bersikap netral dan sama terhadap semua calon," kata Arifin Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara, mengklarifikasi.
Dia berujar, jika petugas di lapangan memang memegang aturan ketat. Sehingga seminimal mungkin untuk bertindak netral, terutama urusan bersalaman dengan Paslon. Cagub Ganjar Pranowo merasa jika perilaku petugas Panwaslu yang tak mau bersalaman malah mencederai unggah-ungguh sebagai orang Jawa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo