Suara.com - Tersangka kasus dugaan korupsi dana KTP elektronik Made Oka Masagung, membantah pernyataan Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung ikut menikmati duit “bancakan” proyek tersebut.
Setnov, dalam persidangan kasus korupsi e-KTP, Kamis (22/3) pekan lalu, menyebut dua politikus PDIP itu masing-masing menerima USD500 ribu.
Dalam persidangan tersebut, mantan Ketua DPR itu mengklaim informasi mengenai Puan dan Pramono mendapat duit e-KTP didapatnya dari Masagung.
"Kalau menurut klien saya, pernyataan Setnov di muka pengadilan pekan lalu itu tidak benar. Itu sudah dibantah oleh yang bersangkutan (Puan dan Pramono)," ujar Bambang Hartono, pengacara Masagung, seusai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018).
Selain itu, Bambang juga mengatakan kliennya tak pernah melaporkan perihal Puan dan Pramono kepada Setnov di kediamannya tahun 2012.
"Tidak ada. Pak Made tidak ada. Karena itu bulan Oktober tahun 2012, tidak pernah ke rumah Pak Novanto," kata Bambang.
Bambang menuturkan, tak mengetahui tujuan Setnov menyebut nama klaimnya untuk memperkuat argumentasinya bahwa Puan dan Pramono menerima uang hasil rasywah tersebut.
"Saya tidak tahu (maksud Novanto apa). Itu kan haknya dia. Apakah itu benar atau tidak, yang penting kita sesuai dengan hukum yang berlaku. (Tapi) pernyataan Setnov tidak benar," tegasnya.
Meski begitu, Bambang mengakui kliennya memiliki hubungan baik dengan keluarga Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno—kakek Puan.
Baca Juga: Banyak Pamen Polri Enggan Ditugaskan Jauh dari Pulau Jawa
"Dari dulu, keluarganya Pak Karno dan Pak Oka dekat. Sejak Bung Karno jadi presiden. Tapi sama sekali tak ada (pemberian uang)," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta