Suara.com - Tersangka kasus dugaan korupsi dana KTP elektronik Made Oka Masagung, membantah pernyataan Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung ikut menikmati duit “bancakan” proyek tersebut.
Setnov, dalam persidangan kasus korupsi e-KTP, Kamis (22/3) pekan lalu, menyebut dua politikus PDIP itu masing-masing menerima USD500 ribu.
Dalam persidangan tersebut, mantan Ketua DPR itu mengklaim informasi mengenai Puan dan Pramono mendapat duit e-KTP didapatnya dari Masagung.
"Kalau menurut klien saya, pernyataan Setnov di muka pengadilan pekan lalu itu tidak benar. Itu sudah dibantah oleh yang bersangkutan (Puan dan Pramono)," ujar Bambang Hartono, pengacara Masagung, seusai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018).
Selain itu, Bambang juga mengatakan kliennya tak pernah melaporkan perihal Puan dan Pramono kepada Setnov di kediamannya tahun 2012.
"Tidak ada. Pak Made tidak ada. Karena itu bulan Oktober tahun 2012, tidak pernah ke rumah Pak Novanto," kata Bambang.
Bambang menuturkan, tak mengetahui tujuan Setnov menyebut nama klaimnya untuk memperkuat argumentasinya bahwa Puan dan Pramono menerima uang hasil rasywah tersebut.
"Saya tidak tahu (maksud Novanto apa). Itu kan haknya dia. Apakah itu benar atau tidak, yang penting kita sesuai dengan hukum yang berlaku. (Tapi) pernyataan Setnov tidak benar," tegasnya.
Meski begitu, Bambang mengakui kliennya memiliki hubungan baik dengan keluarga Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno—kakek Puan.
Baca Juga: Banyak Pamen Polri Enggan Ditugaskan Jauh dari Pulau Jawa
"Dari dulu, keluarganya Pak Karno dan Pak Oka dekat. Sejak Bung Karno jadi presiden. Tapi sama sekali tak ada (pemberian uang)," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'