Suara.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada sebanyak 414 perwira menengah di kepolisian menyelesaikan sekolah pada Desember 2018 yang rata-rata tak memiliki jabatan di Institusi Polri. Kebanyakan perwira menengah berpangkat Komisaris Besar.
Menurut Tito, masalah ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980. Polri menambah rekrutmen di Akademi Kepolisian (Akpol) pada angkatan 1982 yakni 46 orang. Hingga angkatan 1984 Polri mulai melakukan rekrutmen Akpol diatas 100 orang lebih. Angkaini bertambah pada angkatan 1985 yakni mencapai 200 orang.
"Mulai terasa sekarang. Mereka yang lulus sekolah, sudah Kombes, terjadi penumpukan di untuk menuju bintang. Jumlah bintang nggak banyak," kata Tito di gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2018).
Ditambahkan Tito, saat ini jajaran polri untuk bintang tiga berpangkat Komisaris Jenderal ada sebanyak 9 anggota perwira tinggi (Pati).
"Bintang 2 (Pangkat Inspektur Jenderal) hampir 60. Bintang 1 (Brigadir Jenderal) hampir 220. Sementara jumlah kombes yang baru keluar, sudah selesai sekolah hampir 400-an, yang nyari posisi bintang," ujar Tito.
Maka itu, Tito tengah mengatur strategi agar pangkat perwira menengah seperti Kombes untuk naik ke perwira tinggi tak bertumpuk. Salah satu langkahnya yakni memperpanjang masa jabatan dinas dalam pangkat. Seperti dari pangkat Komisaris Polisi atau kompol.
"Jadi dibuatlah keputusan Kapolri untuk perpanjang masa dinas dalam pangkat. Naik kompol tadinya sekian tahun, naik sekian tahun, supaya nggak numpuk di Kombes. Nanti kalau sudah Kombes, sudah sekolah, semua mau bintang. Oleh karena itu, posisi Kombes dan bintang kami tambah juga dengan memperbesar struktur," kata Tito.
Memperbesar struktural dilakukan dari 34 Polda di seluruh Indonesia, khususnya yang memiliki Polda tipe A sebanyak 19 Polda. Biasanya di institusi tersebut Kapoldanya memiliki bintang dua berpangkat Inspektur Jenderal.
"Polda - polda tipe A akan kami tambah bintangnya. Sekarang dari 34 polda, ada 19 yang bintang 2," ujar Tito.
Baca Juga: Megawati Temui Tito Karnavian di Mabes Polri
Salah satu upaya lainnya yakni diluar struktur pejabat Polri yakni seperti di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Badan Narkotika Nasional (BNN)
"Ada di luar struktur juga banyak. Ada yang di Polhukam. Ada yang di BNN. BNN kami perluas. Semua kepala BNN di daerah bintang satu semua," ujar Tito.
"Jadi Struktur di dalam kami perluas, setelah itu penempatan di luar juga itu menguntungkan kami juga. Di luar struktur jadi nggak mengganggu struktur di dalam," Tito menambahkan.
Selain diperluasnya jabatan struktural, lanjut Tito, bagi anggota yang menjabat di jabatan fungsional akan mendapatkan hak yang sama setara dengan jabatan di struktural.
Mengenai rencana ini Tito telah berkoordinasi dengan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangan.
"Kalau sudah disetujui teman-teman jangan khawatir nganggur. Sebagai Penyidik, auditor, tanpa harus jadi kepala ini, kepala itu. Ini untuk menghadapi dilematis naiknya dampak dari kebijakan tahun 80-an untuk banyak rekrutmen perwira," ujar Tito.
Tag
Berita Terkait
-
Revisi UU Polri, Menkum Sebut Aturan Penempatan Personel di Kementerian Akan Dimatangkan
-
Tok! DPR RI Setujui RUU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR
-
Libatkan 500 TNI, Total 14 Ribu Aparat Gabungan Jaga Titik Demo Harkitnas di DPR hingga Kejagung
-
Siti Zuhro Tagih Komitmen Reformasi Polri: Jajaran Harus Setia pada NKRI, Bukan pada Prabowo
-
Terlibat Jaringan Narkoba, Eks Kasatresnarkoba Kutai Barat Diperiksa Bareskrim
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 8 Sepatu Adidas untuk Jalan Kaki yang Sedang Diskon di Toko Resmi, Harga Jadi Rp500 Ribuan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Menteri PANRB Tekankan Transformasi Digital Harus Sesuai Realitas Masyarakat
-
Usman Hamid Semprot Pemerintah: Nobar Film Pesta Babi Dibungkam, Papua Jadi Tabu!
-
E-Katalog Cuma Formalitas? KPK Bongkar Siasat 'Deal' Haram Proyek Tulungagung di Luar Sistem
-
Orasi Lantang Wanda Hamidah di Kedubes AS, Tuding Indonesia Turut Mentoleransi Genosida Palestina
-
Siap-siap! BPKP dan Kejagung Bidik 10 Perusahaan Sawit Usai Purbaya Lapor ke Prabowo
-
3,4 Juta Situs Judol Diblokir Tapi Masih Menjamur, Pakar Hukum: Negara Belum Serius!
-
Prabowo Dorong Konversi Kendaraan Listrik, Mampukah Pangkas Impor Energi?
-
Polisi Cuma 'Wait and See', KontraS Cium Aroma Pelimpahan Berkas Terselubung ke Puspom TNI
-
Nanik S Deyang Jawab Surat Viral Waldan Minta MBG: Bismillah Kami Segera ke Sumbawa
-
Korban Kekerasan dan Pembela HAM Disebut Sulit Dapat Keadilan Lewat Peradilan Militer