Suara.com - Komisi Aksi Transportasi Online (KATO) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Presiden Joko Widodo mengambil alih persoalan sistem transportasi online. Karena selama ini, sistem untuk transportasi online dinilai mengesampingkan kesejahteraan para pengemudi, baik roda dua maupun empat.
Presiden KSPI yang juga Koordinator Presidium KATO, Said Iqbal, menilai saat ini pemerintah seakan-akan absen dan menghiraukan problema yang tengah dialami para pengemudi transportasi online.
Iqbal yang juga menjabat sebagai Governing Body International Labor Organization (ILO) menganggap Presiden Jokowi terlalu melindungi para pengusaha transportasi online dengan membiarkan mereka menggunakan istilah mitra kepada para drivernya.
"Pemerintah terkesan lebih memproteksi para aplikator atau pengusaha Grab, Uber dan Go-Jek karena alasan penyerapan tenaga kerja tanpa memberi perlindungan tarif dan kesejahteraan bagi para pengemudi," ungkap Said Iqbal di LBH Jakarta, Jumat (30/3/2018).
"Jangan pengusahanya dibiarkan berlindung dengan definisi istilah mitra. Tapi dalam prakteknya tidak menempatkan para pengemudi transportasi online sebagaimana layaknya mitra untuk merundingkan hak-hak mereka," tambahnya.
Menindak lanjuti hal itu, KSPI dan KATO akan mendesak pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Mentri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Mereka meminta pemerintah memasukuan poin-poin yang mengatur tarif bawah, perlindungan, kesejahteraan, dan pemberian jaminan sosial agar nantinya para driver ojek online memiliki dasar hukum saat harus memperjuangkan hak-haknya.
"Yang harus dilakukan Presiden adalah mendesak kepada para menteri (Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Ketenagakerjaan) agar segera membuat surat keputusan bersama (SKB)," pungkas Said Iqbal.
Baca Juga: Soal Tarif Ojek Online, Pemerintah Usulkan di Angka Rp2000/Km
Berita Terkait
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Penumpang Dibuang Ojol Depan DPR Usai Tabrak Truk, Tewas Setelah Seminggu Koma
-
Aplikasi Tak Terduga Jadi Sarana Selingkuh Selebritas: Dari Ojek Online hingga Folder Pin
-
Upah Buruh Naik Cuma Rp50 Ribu, Tunjangan DPR Ratusan Juta; Said Iqbal Sebut Akal-akalan Pemerintah
-
Ada 5 Juta Buruh, KSPI Bakal Mogok Nasional Jika Tuntutan Kenaikan Upah Tidak Terpenuhi
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak