Adik: Kata Mahkamah Agung, Kasus Ahok Dianggap Penting

Suara.com - Pengacara sekaligus adik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Fifi Letymembuka pernyataan Mahkamah Agung soal keputusan penolakan Peninjauan Kembali (PK) Ahok yang cepat diputuskan. Kata dia, MA beranggapan kasus Ahok penting.

Hanya saja Fifi melihat keanehan di balik cepatnya putusan itu. Penolakan tersebut hanya berdurasi 19 hari saja.

"Saya mendapat statement dari Mahkamah Agung, kenapa kasus Ahok diputuskan cepat-cepat? Karena kasus Ahok dianggap penting," jelasnya pada konferensi pers Amnesty International Indonesia di HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2018).

Menurut Fifi, MA seharusnya mengangkap kasus Ahok sama seperti kasus lainnya. Dia ingin kakaknya dipandang sama di mata hukum.

"Dianggap penting apanya? Semua orang harus dianggap sama di mata hukum tanpa memandang bulu," kata Fifi.

Di balik penolakan PK Ahok, Fifi curiga hakim tersebut merupakan mantan penasihat FPI. Tapi dia masih mempertanyakan kebeneran tersebut.

"Hakim Agung yang memeriksa periksa perkara ini adalah bekas penasihat FPI. Saya juga tidak tahu benar atau tidak, namun saya sudah melihat beritanya," katanya.

Mahkamah Agung mengumumkan telah menolak upaya hukum Pengajuan Kembali yang diajukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Senin (26/3/2018). Itu artinya, Ahok akan tetap mendekam di penjara.

Majelis hakim yang menangani peninjauan kembali Ahok, diketuai oleh Artidjo Alkostar dengan beranggotakan Salman Luthan dan Sumardijatmo.

Baca Juga: Basuki - Vero Cerai, Kenapa Warganet Ucapkan Terimakasih ke Ahok?

Sebelumnya Ahok mengajukan PK diwakili oleh kuasa hukumnya pada tanggal 2 Februari 2018 kepada MA, melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya pada tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam hal ini Ahok mengajukan PK terhadap Putusan Pengadian Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid.BlZO16/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap dan sebagian pidananya telah dia jalani.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Mei 2017 memutuskan menjatuhkan pidana penjara dua tahun kepada Ahok karena perkara penodaan agama. Ahok kemudian mengajukan permohonan banding terhadap putusan hakim, namun lalu mencabut pemohohan bandingnya.

Ahok terjerat perkara penodaan agama setelah video pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, ketika dia menyebut adanya pihak yang menggunakan Al Quran Surat Al Maidah 51 untuk membohongi, beredar, dan memicu serangkaian aksi besar dari organisasi-organisasi massa Islam.