Suara.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) mempercayakan sepenuhnya pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih pendampingnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
"Kita serahkan pada Pak Jokowi. Biarkan beliau memilih pendamping sesuai dengan keinginannya," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam kesempatan Peresmian Kantor Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Partai NasDem Jawa Timur di Jalan Arjuno no 142, Sawahan, Surabaya, Minggu (8/4/2018).
Mengenai kriteria calon wakil Jokowi, NasDem sebagai partai pengusung tidak muluk-muluk. "Kalau kriteria ya yang umum-umum saja. Sehat jasmani dan rohani. Yang penting tidak pernah berurusan dengan hukum," harap Surya Paloh.
Surya Paloh sendiri saat ditanya kenapa bukan dia yang mendampingi Jokowi? Dia menyatakan, dirinya sudah terlambat dari segi usia.
"Saya sudah tua. Kalau jarum jam bisa diputar, 15 tahun lalu tidak perlu didorong saya sudah lompat sendiri," tegasnya.
Partai Nasdem secara resmi mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Kader Nasdem diminta menangkan Jokowi.
Hal itu disampaikan secara langsung oleh Surya Paloh dihadapan Presiden Joko Widodo, undangan, dan ribuan kader partai Nasdem dari seluruh pelosok Tanah Air dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional IV dan perayaan ulang tahun VI Nasdem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017) lalu.
"Dengan mengucap bismillah saya nyatakan Partai Nasdem dengan ini resmi mencalonkan kembali presiden Jokowi sebagai calon presiden partai Nasdem pada pemilu 2019," kata Surya Paloh yang disambut sorakan dan tepuk tangan dari kader Nasdem.
Surya Paloh mengatakan akan siap bertanggung jawab dan tidak akan mundur selangkah pun dalam mendukung Jokowi. Dia pun meminta kepada seluruh kader Nasdem agar bahu membahu dalam mendukung Jokowi pada Pilpres nanti. [Achmad Ali]
Baca Juga: Puan: PDIP Tak Pernah Tawarkan Agus 'SBY' Jadi Cawapres Jokowi
Berita Terkait
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
-
Sertijab Menpora, Dito Ariotedjo Mendadak Tanya Roy Suryo: Ijazah Erick Thohir Aman?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu