Suara.com - Perekaman data kependudukan untuk KTP elektronik di wilayah Jawa Barat, saat ini sudah mendekati angka sempurna, yaitu 99,2 persen. Berpenduduk 48 juta jiwa atau terbanyak di Indonesia, dari capaian tersebut tidak ada satupun warga Jabar yang memiliki NIK ganda, semuanya tercatat NIK tunggal.
Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, saat acara pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) tingkat Jabar tahun 2018, di Gedung Balairung Kampus IPDN Sumedang, Jabar, Kamis (11/04/2018).
Menanggapi hal itu, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher), yang juga meresmikan pencanangan GISA mengatakan, pembangunan bidang kependudukan di Jabar setiap tahunnya terus ditingkatkan.
"Alhamdulillah, Provinsi Jabar dengan penduduk yang paling banyak data kependudukannya sudah mencapai 99,2 persen dengan NIK tunggal, dan tidak ada yang NIK ganda. Kita terus bergerak kearah akurasi kependudukan yang sangat baik," kata Aher.
Menurutnya, akurasi kependudukan sangat penting, karena program pembangunan dan pelayanan publik sangat bergantung pada data yang akurat. Melalui pencanangan GISA inipun, Aher bertekad, perekaman data di Jabar yang tinggal 0,8 persen lagi akan seluruhnya tercapai.
Terlebih dalam waktu dekat ini, data kependudukan sangat diperlukan untuk pembangunan demokrasi melalui Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
Pencanangan GISA, yang merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri, memiliki empat program, yaitu program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program data pemutakhiran data kependudukan.
Kemudian program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-sarunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan dan program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.
"Kita akan mensukseskan pencanangan GISA dengan semua programnya," kata Aher.
Dirjen kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menuturkan, capaian perekaman e-KTP bagi Jabar tidak lepas dari peran dinas-dinas kependudukan di tiap daerah dan kesadaran masyarakat Jabar yang tinggi akan kepemilikan e-KTP.
"Terimaksih kepada gubernur Jabar dan para bupati wali kotanya, beserta Disdukcapilnya, atas capaian yang diperoleh Jabar dibidang administrasi kependudukan. Per hari ini, capaian perekaman KTP elektronik sudah lebih dari 99 persen, sedikit lagi selesai. Terimakasih juga kepada masyarakat atas partisipasinya," tutur Zudan.
Zudan mengatakan, bila penduduk Indonesia tertata dengan baik, maka pembangunan akan mudah dilakukan.
"Tujuan pembangunan akan mudah tercapai karena memiliki data yang akurat. Untuk itulah, GISA kita canangkan dan sudah diawali oleh Mendagri pada 8 Februari 2018," katanya.
Ia menjelaskan, mulai 2014, data kependudukan untuk pelayanan publik, seperti pajak, perbankan, pembuatan SIM, BPJS, dan ssuransi bersumber dari Kemendagri. Begitupun dengan data untuk perencanaan pembangunan, RPJP, RPJM dan penyusunan APBN/ APBD harus menggunakan data dari Disdukcapil.
Berita Terkait
-
Penjelasan Resmi Dukcapil Soal Larangan Serahkan KTP Saat Check-in Hotel
-
Penjelasan Resmi Dukcapil Soal Gaduh Larangan Serahkan KTP Saat Check-in Hotel
-
Kemendagri Klarifikasi Informasi Penggunaan KTP-el dan Fotokopi Identitas
-
Dukung Langkah BGN Setop Sementara SPPG, Legislator DPR: Perlu Penindakan dan Pembinaan
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
Terkini
-
Kenapa Sulit Berhenti Merokok? Dokter Sebut Gejala Sakau Jadi Musuh Terbesar
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Tiga Santri Diduga Disiram BBM dan Dibakar, Satu Tewas
-
KPK Akan Telusuri Aliran Uang Rp 3,5 Miliar dari Waskita Karya ke Ketum Hipmi Akbar Buchari
-
DPR Usul Kepemilikan Klub Sepak Bola oleh Polri Diatur Demi Jaga Netralitas
-
Misteri Api Sleman: Ahli UPN Petakan Bawah Permukaan Rumah, Selidiki Jalur Gas Rahasia
-
Usai Dadan Dicopot, Belasan Karangan Bunga Berdatangan ke Kantor BGN
-
Dosen PPPK Resmi Diarahkan Menjadi PNS, Ini Mekanismenya
-
Komunikasi Istana Dinilai Kehilangan Arah, Publik Jenuh dengan Drama Elite
-
Barang Bukti Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Terancam Musnah di Tangan Pengadilan Militer