Suara.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengencam keras serangan rudal yang dilancarkan Amerika Serikat beserta Inggris, dan Perancis ke Suriah. Serangan itu dilakukan pada Jumat (13/4/2018) malam.
Koalisi AS menembakkan lebih dari 100 misil ke tiga lokasi yang diyakini terkait senjata kimia Suriah menjadi balasan atas tindakan rezim Bashar al-Assad yang menggunakan gas beracun di kota Douma.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan serangan tersebut membuat puluhan rakyat yang tidak berdosa meninggal dunia.
"Termasuk perempuan dan anak-anak, yang diduga karena penggunaan zat kimia serta serangan Amerika Serikat yang didukung oleh para sekutunya," ujar Mu'ti saat menggelar konferensi pers di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2018).
Selain mengecam serangan AS, Inggris, dan Prancis ke Suriah, poin pertama pernyataan sikap PP Muhammadiyah adalah meminta pihak yang bertikai untuk duduk bersama sesuai keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Serangan ini merupakan pelanggaran kedaulatan Suriah dan bertentangan dengan hukum internasional. Atas alasan apapun, serangan tersebut hanya akan semakin memperburuk keadaan dan memperkeruh kekisruhan politik yang terjadi di Suriah," kata Mu'ti.
Muhammadiyah mendesak negara-negara yang memiliki kekuatan atau adikuasa untuk tidak menjadikan Suriah sebagai arena pertempuran (bottlefield) konflik kepentingan.
"Semua pihak hendaknya bisa menahan diri agar situasi dapat lebih kondusif dan belajar dari sejarah dan tidak membuat sejarah baru yang lebih buruk dari apa yang telah terjadi pada masa lalu dan masa kini," kata dia.
Ketiga, PP Muhammadiyah mendorong transisi damai menuju Suriah yang sejahtera, damai, dan bermartabat dengan mediasi PBB. Ia menyebut Suriah merupakan suatu negara yang menyimpan kekayaan peradaban umat manusia dan agama-agama besar dunia.
Baca Juga: Foto Ini Ungkap Kebohongan AS soal Suriah Punya Senjata Kimia
"Perdamaian di Suriah adalah sebuah keniscayaan untuk menyelamatkan peradaban dunia," katanya.
Pada poin yang keempat, PP Muhammadiyah mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dan mengambil prakarsa perdamaian di Suriah.
"Baik melalui PBB maupun komunikasi dengan pemerintah negara-negara yang terlibat dalam konflik dan kepentingan politik di Suriah," katanya.
Pada poin terakhir atau kelima, PP Muhammadiyah mengajak masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam untuk memanjatkan doa untuk keselamatan, perdamaian di Suriah.
"Dan (berdoa agar) berakhirnya tragedi kemanusiaan yang dialami bangsa dan negara Suriah," jelas dia.
Berita Terkait
-
ISIS Kalah, Amerika Serikat Tetap Tak Mau Angkat Kaki dari Suriah
-
Foto Ini Ungkap Kebohongan AS soal Suriah Punya Senjata Kimia
-
Hizbullah: Perang Agresi AS dan Sekutunya ke Suriah Gagal
-
Terungkap Gambar Kehancuran Suriah Pascaserangan Udara
-
Kutuk Agresi AS, Putin: Mereka adalah Dalang Teroris di Suriah
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut