Suara.com - Tim Kuasa Hukum Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam telah menggugat saksi ahli Basuki Wasis yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat.
Gugatan terhadap akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut dinilai merugikan Nur Alam, sebab dalam laporannya, disebutkan adanya kerugian lingkungan akibat perbuatannya.
"Soal gugatan itu, intinya pak Nur Alam merasa dirugikan karena adanya laporan kerugian lingkungan yang dibuat Pak Basuki Wasis yang dijadikan dasar Pak NA dijadikan tersangka korupsi karena merugikan negara," kata Kuasa Hukum Nur Alam, Didi Supriyanto saat dihubungi wartawan, Selasa (17/4/2018).
Menurut Didi terdapat sejumlah kesalahan dalam laporan yang disampaikan oleh saksi Basuki terkait kasus korupsi perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, dia belum sempat menyampaikan apa saja yang menjadi kekurangan dari laporan Basuki tersebut.
"Laporan Basuki Wasis setelah kita uji di pengadilan diketahui terdapat beberapa kesalahan," katanya.
Didi pun menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Nur Alam melalui kuasa hukummya tersebut menuntut Basuki Wasis untuk mengganti kerugian materiil yang ia alami sebesar Rp1,7 miliar dan kerugian immateril sebesar Rp3 triliun.
Sebelumnya, pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah memvonis Nur Alam dengan 12 tahun penjara dan denda Rp2,7 miliar. Selain itu, hak politik Nur Alam juga dicabut selama lima tahun usai menjalani pidana utama.
Nur Alam dinilai terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi suap terkait pemberian Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).
Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian lingkungan.
Baca Juga: Tonton Persidangan Nur Alam, Warga Sultra Rela Duduk di Lantai
Namun, terhadap vonis tersebut Nur Alam mengajukan banding. Dia juga mengajukan gugatan terhadap saksi ahli yang diajukan KPK, Basuki Wasis ke Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat atas kesaksiannya yang dinilai menyebabkan kerugian terhadap dirinya.
Berita Terkait
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Korupsi, KPK: Tapi Tergantung Orangnya
-
OTT Beruntun Pejabat Pajak-Bea Cukai hingga Hakim: Mengapa Korupsi di RI Jadi Penyakit Menahun?
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029