Suara.com - Perwakilan sopir ojek online yang berdemo di depan Gedung DPR, Senin (23/4/2018) menemui Komisi V yang menghubungi perhubungan di DPR. Mereka menyampaikan isi tuntutan ke anggota DPR.
Di saat perwakilan Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) menemui komisi V DPR, aksi demo dari puluhan ribu ojek online masih berlangsung. Mereka silih berganti menyampaikan orasinya di atas mobil bak terbuka.
"Sebentar lagi puasa nih, harga-harga pada naik, nih. Rp1.200 per kilometer cukup apa, Pak? Dari 2015 diperjuangkan, sekarang masih seperti ini," ujar salah satu orator di depan Gedung DPR RI.
Selain menyampaikan tuntutannya untuk menaikan tarif, mereka pun menyampaikan keluh kesahnya akibat patokan tarif yang tidak dianggap manusiawi.
"Makin lama angsuran motor lama-lama naik, dari sebulan nunggak, dua bulan nunggak lama-lama motor ditarik. Karena apa? Karena aplikator tidak menyesuaikan kebutuhan para driver," katanya.
Hingga sore ini, puluhan ribu sopir ojek online Indonesia masih memenuhi area halaman depan gedung DPR RI. Mereka masih menunggu hasil dari pertemuan beberapa perwakilannya yang masih berdiskusi dengan komisi V di dalam Gedung DPR.
Sebelumnya, puluhan ribu ojek online Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) 234 melakukan long march dari Patung Panahan sejak Senin (23/4/2018) pagi dan berakhir di depan gerbang gedung DPR RI pada pukul 13.00 WIB.
Pada demonya kali ini, mereka menuntut pemerintah untuk menetapkan tarif standar dengan nilai wajar yakni Rp3.000-Rp4.000. Selain itu mereka pun menuntut pengakuan legal eksistensi, peranan dan fungsi ojek online sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Serta perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online sebagai bagian dari tenaga kerja Indonesia yang mandiri.
Baca Juga: Tarif Rendah, Ojek Online Harus Kerja dari Pagi ke Pagi Lagi
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut