Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menjelaskan hingga saat ini masih ada beberapa daerah yang belum mengirim Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke KPU. Hal tersebut disebabkan adanya masalah pada KPU daerah.
Ilham mencontohkan kasus KPUD Mimika yang diberhentikan sementara karena diduga telah melanggar kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Ada beberapa daerah yang belum memasukan datanya kepada kami karena ada beberapa pertimbangan, Papua misalnya, ada kabupaten/kota yang masih stuck dengan persoalan pencalonan," kata Ilham saat ditemui di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta pada Selasa (24/4/2018).
Ilham mengatakan tidak hanya di Papua saja, namun beberapa daerah lainnya pun belum mengirimkan datanya dikarenakan masih tersendat dengan beberapa persoalan. Ia pun menambahkan KPU akan menyampaikan seluruh data DPT Pilkada 2018 dalam waktu dekat.
"Kita akan tunggu dalam beberapa hari ini kita akan mengumumkan detail keseluruhan DPT untuk pilkada," tambahnya.
Sebelumnya, KPU telah mengumumkan data DPT sementara yang sudah diterima. Hingga Minggu (22/4/2018) baru ada 14 provinsi yang sudah melaporkan data DPT Pilkada 2018 ke KPU.
KPU menjelaskan sudah 143 juta pemilih masuk dalam data daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Serentak 2018 atau sekitar 89 persen data yang sudah diterima oleh KPU.
Sebanyak 14 provinsi yang datanya 100% sudah masuk ke KPU adalah Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.
Berita Terkait
-
Menjual Nama Halte ke Parpol: Terobosan PAD atau Politisasi Ruang Publik?
-
Mengapa KPU Tak Verifikasi Keaslian Ijazah Jokowi Saat Pilpres 2014?
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Akhirnya Dirilis, Drama Berjilid-jilid Segera Berakhir?
-
Profil Bonatua Silalahi, Peneliti yang Ungkap Salinan Ijazah Jokowi di KPU
-
Ini dia Penampakan Salinan Ijazah Jokowi Telegalisir dari KPU
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara
-
3 WNI Ditangkap Polisi Arab Saudi di Mekkah, Diduga Promosikan Haji Ilegal
-
Anggaran Rp4 T untuk 1.800 Perlintasan Kereta, DPR: Cukup Buat Palang Pintu, Gak Cukup Buat Flyover
-
Terungkap! Peran Eks Direktur SMP di Kasus Chromebook Bikin Heboh
-
Resmi! Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perbaikan Daycare Usai Marak Kekerasan Anak
-
May Day Bukan Wisata, Besok Perisai dan GMNI Aksi di Depan Gedung DPR