Suara.com - Aksi protes keras terhadap PT. Pos Indonesia terus bergulir dalam beberapa waktu terakhir. Kali ini massa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Peduli PT. Pos Indonesia menggelar aksi di depan Gedung KPK untuk meminta lembaga anti rasuah tersebut mengusut adanya dugaan pembagian bonus kepada Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia yang belum juga terselesaikan.
Mengingat sebelumnya Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman telah membawa polemik di PT Pos Indonesia ke Kejagung namun tak kunjung ditindak lanjuti.
"Kami meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi yang terstruktur dan masif di jajaran Direksi PT Pos Indonesia, tanpa terkecuali dugaan keterlibatan Kementerian BUMN melalui RUPS ," kata Ketua DPW IV SPPI Jabodetabek Fadhol Wahab saat berorasi di depan Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kamis (26/4/2018).
Saat aksi massa turut membawa sebuah botol berisi jamu kuat sebagai simbol mendukung KPK mengambil langkah tegas mengusut adanya pembagian bonus kepada Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia disaat perusahaan BUMN tersebut.
Sementara itu terpisah, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan mendukung langkah Masyarakat Peduli PT. Pos Indonesia melakukan aksi unjuk rasa ke KPK.
Dia juga menekankan bahwa pihaknya bakal membawa kasus tersebut ke KPK namun untuk saat ini belum lantaran masih menunggu perkembangan dari Kejagung
"Sementara belum sih (soal rencana melaporkan ke KPK), tapi nantikan pasti juga ke sana saya. Maksud saya mempercayakan urusan ini karena dulu kejaksaan agung, nangani kasus serupa di PLN artinya kan mereka sudah pengelaman kasus tantim bagi bonus itu gitu," katanya.
Berita Terkait
-
KPK Geledah Kantor Imigrasi Jaksel, Usut Kasus Gratifikasi Eks Wamen Silmy Karim
-
KPK: Pemerasan Bupati Pemalang Baru Libatkan Staf KPK Dias dan Ayahnya, Perantara Masih Diusut
-
Jaksa Agung Resmi Berhentikan Sementara Febrie Adriansyah sebagai Jaksa
-
Polri Siap Hadapi Perlawanan Febrie Adriansyah Lewat Praperadilan Kasus Korupsi dan TPPU
-
Ajukan Praperadilan, Kubu Febrie Klaim Demi Menjamin Proses Hukum yang Adil
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan