Suara.com - Aksi protes keras terhadap PT. Pos Indonesia terus bergulir dalam beberapa waktu terakhir. Kali ini massa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Peduli PT. Pos Indonesia menggelar aksi di depan Gedung KPK untuk meminta lembaga anti rasuah tersebut mengusut adanya dugaan pembagian bonus kepada Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia yang belum juga terselesaikan.
Mengingat sebelumnya Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman telah membawa polemik di PT Pos Indonesia ke Kejagung namun tak kunjung ditindak lanjuti.
"Kami meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi yang terstruktur dan masif di jajaran Direksi PT Pos Indonesia, tanpa terkecuali dugaan keterlibatan Kementerian BUMN melalui RUPS ," kata Ketua DPW IV SPPI Jabodetabek Fadhol Wahab saat berorasi di depan Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kamis (26/4/2018).
Saat aksi massa turut membawa sebuah botol berisi jamu kuat sebagai simbol mendukung KPK mengambil langkah tegas mengusut adanya pembagian bonus kepada Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia disaat perusahaan BUMN tersebut.
Sementara itu terpisah, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan mendukung langkah Masyarakat Peduli PT. Pos Indonesia melakukan aksi unjuk rasa ke KPK.
Dia juga menekankan bahwa pihaknya bakal membawa kasus tersebut ke KPK namun untuk saat ini belum lantaran masih menunggu perkembangan dari Kejagung
"Sementara belum sih (soal rencana melaporkan ke KPK), tapi nantikan pasti juga ke sana saya. Maksud saya mempercayakan urusan ini karena dulu kejaksaan agung, nangani kasus serupa di PLN artinya kan mereka sudah pengelaman kasus tantim bagi bonus itu gitu," katanya.
Berita Terkait
-
Angelina Sondakh Peringatkan Koruptor: Hakim Akhirat Lebih Ngeri dari Hakim Dunia!
-
Oknum Kemenag Diduga Peras Ustaz Khalid Basalamah Demi Kuota Haji, KPK Turun Tangan!
-
KPK Ungkap Khalid Basalamah Cicil Uang Korupsi Haji, Pengembalian Dana Tak Hapus Pidana
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
- Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Tragedi Freeport: 2 Pekerja Ditemukan Tewas, 5 Hilang di Tambang Maut Grasberg
-
Hitung-hitungan Jelang Muktamar X PPP: Mardiono Disebut Masih Kuat dari Agus Suparmanto
-
Jokowi Beri Arahan 'Prabowo-Gibran 2 Periode', Relawan Prabowo: Tergantung Masyarakat Memilih
-
DPR Desak Penghentian Sementara PSN Kebun Tebu Merauke: Hak Adat Tak Boleh Dikorbankan
-
Usai Pecat Anggota DPRD Gorontalo, PDIP Beri Pesan: Jangan Cederai Hati Rakyat!
-
Mahasiswa Green Leadership Academy Tanam Semangat Baru di Tabung Harmoni Hijau
-
Profil Alvin Akawijaya Putra, Bupati Buton Kontroversial yang Hilang Sebulan saat Dicari Mahasiswa
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
'Warga Peduli Warga', 98 Resolution Network Bagikan Seribu Sembako untuk Ojol Jakarta
-
Perlindungan Pekerja: Menaker Ingatkan Pengemudi ODOL Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan