Suara.com - Aksi protes keras terhadap PT. Pos Indonesia terus bergulir dalam beberapa waktu terakhir. Kali ini massa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Peduli PT. Pos Indonesia menggelar aksi di depan Gedung KPK untuk meminta lembaga anti rasuah tersebut mengusut adanya dugaan pembagian bonus kepada Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia yang belum juga terselesaikan.
Mengingat sebelumnya Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman telah membawa polemik di PT Pos Indonesia ke Kejagung namun tak kunjung ditindak lanjuti.
"Kami meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi yang terstruktur dan masif di jajaran Direksi PT Pos Indonesia, tanpa terkecuali dugaan keterlibatan Kementerian BUMN melalui RUPS ," kata Ketua DPW IV SPPI Jabodetabek Fadhol Wahab saat berorasi di depan Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kamis (26/4/2018).
Saat aksi massa turut membawa sebuah botol berisi jamu kuat sebagai simbol mendukung KPK mengambil langkah tegas mengusut adanya pembagian bonus kepada Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia disaat perusahaan BUMN tersebut.
Sementara itu terpisah, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan mendukung langkah Masyarakat Peduli PT. Pos Indonesia melakukan aksi unjuk rasa ke KPK.
Dia juga menekankan bahwa pihaknya bakal membawa kasus tersebut ke KPK namun untuk saat ini belum lantaran masih menunggu perkembangan dari Kejagung
"Sementara belum sih (soal rencana melaporkan ke KPK), tapi nantikan pasti juga ke sana saya. Maksud saya mempercayakan urusan ini karena dulu kejaksaan agung, nangani kasus serupa di PLN artinya kan mereka sudah pengelaman kasus tantim bagi bonus itu gitu," katanya.
Berita Terkait
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
Terkini
-
Pengamat: Dasco Temani Prabowo saat Umumkan Kabinet Jadi Simbol Partisipasi Rakyat
-
Skandal Narkoba Polres Bima: Kasatresnarkoba AKP Malaungi Diperiksa Terkait Jaringan Bripka Karol
-
Menteri PPPA Pastikan Tak Ada Kekerasan Fisik pada YBR di Ngada, Dugaan Kekerasan Psikis Didalami
-
Dikendalikan Napi Cipinang, Bareskrim Tangkap Aloy Terkait Peredaran Vape Etomidate
-
Menteri PPPA Akui Kelalaian Negara, Kasus Siswa SD NTT Bukti Perlindungan Anak Belum Sempurna!
-
FPIR Desak Menhan Fokus Pada Ancaman Nyata Kedaulatan Negara: Jangan Terseret Isu di Luar Tugas
-
Pemprov DKI Siapkan 20 Armada Transjabodetabek Blok M-Badara Soetta, Tarif Mulai dari Rp2.000
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Lebat dan Angin Kencang Jabodetabek, Cek Rinciannya di Sini
-
Siswa SD yang Bunuh Diri di NTT Diduga Sempat Dimintai Uang Sekolah, Komisi X DPR: Pelanggaran Hukum
-
Warga Keluhkan TransJakarta Sering Telat, Pramono Anung Targetkan 10 Ribu Armada di 2029