Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan digugat ganti rugi senilai Rp780 miliar oleh keluarga salah seorang wajib pajak, Agusman Lahagu. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Sibolga, Provinsi Sumatera Utara.
Agusman adalah seorang narapidana kasus pembunuhan. Agusman divonis penjara karena menusuk dua petugas pajak KPP Pratama Sibolga hingga tewas. Saat kejadian, dia petugas pajak itu melakukan penagihan pajak ke Agusman.
"Kami telah daftarkan gugatannya di PN Sibolga dengan nomor register perkara perdata Nomor 23/PDT.G/R/2018/PN.SBG tertanggal 26 April 2018," kata kuasa hukum Agusman, Cuaca Teger dari Kantor Hukum Cuaca & Partners, Kamis (26/4/2018).
Cuaca mengungkapkan tergugat pertama adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga, tergugat kedua Dirjen Pajak, dan tergugat ketiga adalah Menteri Keuangan.
Gugatan itu dilayangkan berdasarkan hasil laporan pemeriksan Ombudsman Perwakilan Sumut yang menyatakan penagihan pajak yang dilayangkan ke Agusman diduga maladministrasi. Cuaca berpersepsi, berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 2014, semua surat ketetapan pajak, surat paksa, surat sita yang ditujukan ke kliennya menjadi tidak sah.
"Karenanya, diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPP Pratama Sibolga cq Direktur Jenderal Pajak yang mengakibatkan kerugian materil dan immateriil kepada keluarga Agusman Lahagu sebagai Penggugat," kata Cuaca.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani digugat karena menyatakan di hadapan Komisi XI DPR jika kedua petugas pajak yang terbunuh itu sedang dalam menjalankan tugas negara.
"Sedangkan menurut Ombudsman telah terjadi penyalahgunaan wewenang. Sehingga keterangan Menkeu tersebut telah membuat semakin depresi keluarga di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Tuntutan ganti rugi ini juga diajukan karena penyitaan aset truk satu unit dan mobil pribadi satu unit milik Agusman Lahagu menjadi tidak sah juga. Karena ketetapan pajaknya diterbitkan dengan tanpa melalui pemeriksaan pajak.
Baca Juga: Oknum Pajak Melakukan Pemerasan, Laporkan!
Kasus ini berawal dari 2 tahun lalu. Dua petugas pajak KPP Pratama Sibolga, Sumut datang ke Agusman. Mereka adalah Parada Toga Frans yang merupakan juru sita dan Soza Nolo Lase, seorang petugas honorer KPP Sibolga.
Keduanya tewas ditusuk pengusaha Agusman. Agusman telah dikenai vonis 20 tahun penjara.
Agusman kini menjalani hukuman. Sedangkan keluarganya berupaya mencari keadilan dan kebenaran terkait proses penerbitan utang pajak serta mendapatkan kembali harta mereka.
Pelaporan ke Ombudsman itu terkait utang pajak tahun 2010 dan 2011 yang jatuh tempo 2014 sebesar Rp14,7 miliar. Lalu diterbitkan KPP Pratama Sibolga kepada Agusman Lahagu. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
TikTok PHK Ratusan Karyawan Posisi Penting di Irlandia, Lebih Pilih Pakai AI
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi