Suara.com - Menempuh perjalanan Jakarta - Bandung sepanjang ±166 km, naik Kereta Api Argo Parahyangan, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), pulang ke Bandung memboyong piala "Parasamya Purnakarya Nugraha". Sebuah tanda kehormatan tertinggi atas berhasilnya pelaksanaan pembangunan dari Presiden Republik Indonesia.
Aher mengungkap kunci keberhasilannya. Kata kuncinya, menurutnya adalah komitmen.
"Satu adalah komitmen. Kepala Daerah ini nanti masuk ke program kerja, yang kemudian meramu program tersebut menjadi program pemerintahan, pembangunan, masyarakat. Maka seluruh kepala daerah, juga bupati/ wali kota harus meneguhkan komitmennya guna mensejahterakan masyarakat," katanya.
Kata kunci selanjutnya adalah konsisten, yakni apa yang pernah dicapai, lalu kemudian harus dipertahankan, atau diusahakan hasil yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, suatu prestasi harus jadi tradisi.
Di samping itu, Aher menambahkan, diperlukan penyelarasan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut juga salah satu kunci, peningkatan kinerja dan prestasi suatu daerah.
“Salah satu upaya lainnya, yakni mensinkronkan program kerja dengan pemerintah pusat, termasuk penyelerasan program pemda kabupaten/ kota dengan provinsi,” ujar Aher.
Kunci berikutnya, pengawasan. Program hanyalah jadi program bila tidak diawasi. Tidak akan ada dorongan untuk terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Tentunya, sambung Aher, pembangunan perlu diarahkan kepada program-program yang efektif, tepat sasaran, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian sesuai pula dengan janji kampanye kepala daerah.
"Juga efisien, biayanya tepat, tidak berlebih, dan juga tidak kurang," katanya.
Di samping itu, Aher mengakui memang ada sedikit penurunan prestasi kinerja Kota di Jawa Barat, karena tahun lalu, empat kota di Jawa Barat masuk 10 besar. Adapun yang bertahan di 10 besar pada perolehan kali ini adalah Kota Bandung. Aher bersyukur, Kabupaten Kuningan masuk kategori kepala daerah terbaik.
Adapun penilaian kinerja terbaik itu didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tahunnya.
Penilaian yang sesungguhnya, bukanlah penilaian dari Kemendagri saja. Penilaian kinerja pemerintahan ini merupakan nilai komprehensif yang mencakup 700 indikator dari semua kementerian/ lembaga pemerintah RI, baik secara administratif, pembangunan daerah, ataupun sosial kemasyarakatan.
"Ini prestasi bersama, seluruh komponen masyarakat, juga media. Kemudian bersama-sama bekerja, hadirlah prestasi," kata Aher.
Aher juga mengungkap, ia selalu berupaya menerapkan kepemimpinan yang egaliter, dimana seorang pemimpin yang egaliter adalah yang mampu mendudukkan diri sebagai kawula, bukan sebagai elite.
"Egaliter melekatkan makna bahwa seorang pemimpin itu mampu memposisikan dirinya sebagai bagian dari rakyat kebanyakan," kata Aher.
Berita Terkait
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan MBG, Istri Aher Sentil BGN: Bantuan Ini Jangan Malah jadi Musibah
-
Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie akan Temui Anies Sore Ini, Aher PKS: Wajar Kalau Bicara Dukungan
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan