Suara.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arteria Dahlan tidak menyetujui rencana masa pensiun hakim maksimal berusia 65 tahun.
Arteria menginginkan hakim dapat berkarya seumur hidup tanpa dipaksa untuk pensiun.
"Saya sih pribadi lebih memilih, usia jabatan hakim itu tetap 70 tahun, kalau boleh seumur hidup sepanjang yang bersangkutan punya kapasitas sebagai hakim yang baik," katanya di Hotel Sari Pan Pacific, Jalam MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018).
Keinginan Anggota Komisi III DPR RI tersebut, dilatarbelakangi prinsip bahwa semakin berpengalaman seorang hakim maka akan semakin bijaksana. Dia juga mencontohkan sejumlah negara di dunia yang tidak membatasi usia kerja dari seorang hakim.
"Saya hanya mengatakan hakim ini profesinya berbeda dengan profesi yang lain. Hakim ini kebijaksanaannya, pola pikirannya yang dinilai. Makin senior biasanya seorang hakim itu makin bijaksana, jadi orientasinya bukan pada usia, tapi pada kecakapan, kemampuan dia sebagai hakim. Kan rujukannya banyak juga di negara-negara itu ada bisa seumur hidup," kata Arteria.
Alasan lain sehingga didorongnya hal tersebut adalah, pembatasan usia kerja hakim bakal menimbulkan kendala dalam mencari penggantinya.
Dia menduga, ada kemungkinan hakim yang direkrut untuk menggantikan hakim yang pensiun kualitasnya tidak baik.
Meski begitu, dia mengakui sebenarnya ada undang-undang yang mengatur tentang masa kerja seorang hakim di Indonesia.
"Memang dalam undang-undang jabatan hakim mengatur terkait dengan masa kerja hakim agung. Di situ kan ditulis 65 tahun," tutup Arteria.
Baca Juga: Ini Alasan Mulan Jameela Tak Pernah Temani Ahmad Dhani Sidang
Menanggapi hal itu, Humas Mahkamah Agung Suhadi tidak berkomentar banyak. Menurutnya, apa yang disampaikan Arteria tersebut hanyalah pendapat karena berdasarkan pengalamannya ketika melihat praktik di negara lain.
"Kami kan ada aturannya, kalau apa yang dia sampaikan itu kan pendapat dia, mungkin karena melihat praktik di negara-negara lain," kata Sihadi.
Berita Terkait
-
Sebut Megawati sebagai Mak Lampir, Warga Desa Diadukan ke Polisi
-
Dituduh Dalang Sembako Maut di Monas, Politikus PDIP Lapor Polisi
-
Pakai Baju PDIP saat Kampanye Djarot-Sihar, Ini Pengakuan Ruhut
-
May Day, Rieke Tuntut Pemerintah Angkat Honorer Jadi PNS
-
Persekusi Massa #2019GantiPresiden, Ini Seruan PDI Perjuangan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu