Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyayangkan pertemuan para Sekretaris Jenderal partai politik koalisi Joko Widodo di kantor Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Senin (7/5/2018) kemarin.
Hidayat menyarankan, pertemuan tersebut harusnya dilakukan di luar kantor Seskab. Pasalnya, pertemuan tersebut bukan membahas kenegaraan tetapi hanya membahas perihal politik murni.
"Ini bukan sesuatu yang menyoal kenegaraan, ini kan politik murni, politik praktis," kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2018).
Selain itu, Hidayat mempertanyakan pertemuan tersebut mengapa harus dilakukan di kantor Seskab, padahal tugas dari Seskab sendiri ialah mengurusi kabinet negara, tidak berurusan dengan politik.
"Ketika ini diselenggarakan di kantor Seskab, itu menimbulkan pertanyaan karena Seskab bukan mengurusi koalisi partai-partai tapi mengurusi kabinet, kabinet itu adalah negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Hidayat menyarankan pertemuan seperti itu seharusnya dilakukan di luar kantor Seskab, terlebih partai politik memiliki anggaran.
"Lakukan saja di luar masih banyak tempat, mereka juga punya anggaran, parpol pasti punya anggaran," katanya.
Ia pun menyarankan, untuk tidak mencampuradukan urusan politik dengan urusan pemerintah.
"Marilah berpolitik secara elegan, mana yang kewenangan negara lakukan, mana yang kewenangan parpol lakukan, kewenangan rakyat lakukan, semua ada aturannya," pungkasnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Belum Teken UU MD3, Seskab: Tunggu Saja Besok
Untuk diketahui, Sekjen dari partai pendukung Joko Widodo melakukan pertemuan di kantor Seskab. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas perihal ramainya kritikan-kritikan terhadap kinerja Jokowi.
Sekjen yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, dan PSI.
Berita Terkait
-
Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Roy Suryo dan Dokter Tifa Resmi Dilimpahkan ke Kejari Jaksel
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Sejarah Baru! Rakyat Bisa Pilih Sendiri Logo HUT ke-81 RI, Prabowo Siapkan Hadiah Undangan ke Istana
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
-
LPSK Siap Lindungi Korban Lain Taufik Hidayat: Jangan Takut, Segera Lapor!
-
Terpilih dari 600 Pendaftar, 9 Siswa Indonesia Lanjut Kuliah ke Jepang dengan Beasiswa Penuh
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK
-
Tak Berhenti di 13 Orang! Polisi Beri Sinyal Tersangka Baru di Kasus Daycare Little Aresha
-
Cari Keadilan, Arief Pramuhanto Bakal Ajukan PK ke Mahkamah Agung
-
Penertiban Aset GBK, Marinus Gea Minta Pemerintah Buktikan Manfaatnya Bagi Negara
-
KPK Serahkan Rp153,6 Miliar Hasil Rampasan Korupsi Eks Dirut Taspen
-
Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Orator Teriak Minta Massa dan Polisi Mundur