Suara.com - Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau yang lebih dikenal Yenny Wahid menuturkan, sebaiknya Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan kriteria-kriteria muballig bukan daftar nama.
Karena menurutnya, jika Kemenag hanya mengeluarkan daftar nama muballig saja, itu akan menimbulkan kecemburuan bagi yang lain.
“Tapi memang potensinya membuat irang yang tidak terlibat didalamnya merasa tersudutkan, nah ini yang harus di mitigasi lagi,” ujar Yenny usai diskusi Refleksi 20 tahun Reformasi di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).
Meski demikian, menurut Yenny masyarakat hendaknya tidak berburuk sangka atas hal tersebut.
“Saya sih mau husnuzhon saja, berniat untuk melihat, berprasangka baik, terhadap Kemenag, mungkin Kemenag ingin menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Jadi, di Bulan Ramadan ini Yenny meminta pemerintah maupun masyarakat untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya.
“Jangan berburuk sangka mengatakan ini adalah upaya untuk ini lah, itu lah memecah belah dan lain sebagainya,” ujarnya.
Yenny berpendapat, jika Kemenag mengeluarkan daftar nama tersebut yakni hanya untuk mempermudah masyarakat memilih muballigh dalam suatu acara baik itu pengajian dan lain sebagainya.
“Ketika ditanya, siapa saja yang boleh diundang, nah kemudian sudah siap daftarnya,” katanya.
Baca Juga: Ribut soal Daftar 200 Ulama Andal Kemenag, Ini Respons Amien Rais
Yenny mencontohkan, ketika ia berkunjung di banyak pengajian banyak sekali yang bertanya padanya terkait siapa da’i terbaik yang dapat diundang dalam pengajian dan menjadi rekomendasi.
“Ini pertanyaan-pertanyaan praktis yang terus berseliweran ditengah-tengah kita,” jelasnya.
Ia berharap, dengan dirilisnya daftar muballigh itu justru kedepan bisa merangkul lebih banyak lagi muballigh yang bisa menjadi rujukan.
“Yang jelas, yang bertentangan dengan NKRI memang tidak bisa dimasukan dalam daftar muballigh,” katanya.
Menurutnya, dari 200 daftar nama tersebut, ada beberapa nama yang masih jadi tanda tanya baginya, namun sebagian besar, memang sudah punya track record.
“Menurut saya, ya mungkin Kemenag menggunakan dasar beberapa pertimbangan mulai dari keilmuan, track record dan tentang kecintaan terhadap NKRI, dan lain sebagianya, nah mungkin kita bisa bertanya dengan Kemenag dasar penyusunannya, itu apa? Gitu,” katanya.
Berita Terkait
-
Kemenag Klaim Kesejahteraan Guru Agama Prioritas Utama, Tunjangan Profesi Naik Jadi Rp2 Juta
-
Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
-
KPK Gandeng BPK Periksa Gus Yaqut Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 8 Jam, Eks Stafsus Menag Gus Alex Langsung 'Ngacir' Naik Motor dari Gedung KPK
-
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?