Suara.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudi Wardono. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan ini, terdakwa Sudi Wardono mengaku bersalah karena telah menerima uang suap dengan memanfaatkan jabatannya.
"Saya tetap mengaku bersalah. Saya telah menodai lembaga peradilan tempat mengabdi selama 35 tahun," katanya saat membacakan pledoi di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).
Oleh karena itu, Sudi Wardono menjadikan momen pembacaan nota pembelaan ini sebagai kesemlatan untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada jajaran Mahkamah Agung (MA). Dia mengaku menyesal karena tidak mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya dengan baik.
"Pada kesempatan ini saya menyampaiakan penyesalan dan permohonan maaf saya kepada jajaran MA, karena saya nggak bisa mengemban amanah saya," kata Sudi.
Dia pun berharap kasus yang menjeratnya tidak terulang lagi bagi hakim yang lainnya. Apalagi katanya, dia melakukan hal tersebut ditengah pemerintah Indonesia sedang gencar membangun lembaga peradilan yang bersih.
"Hanya kepada Allah saya masih bersaandar dan berharap. Saya meminta pada majelis untuk memutuskan seriangan-seringannya, mengingat usia saya yang tidak muda lagi," tutup Sudi.
Sudi dituntut delapan tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Sudi juga dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan.
Jaksa KPK menilai, Sudi terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Dia menerima uang 120 ribu dolar Singapura dari Anggota DPR Aditya Anugerah Moha. Uang tersebut bertujuan agar Marlina Moha Siahaan tidak ditahan oleh Pengadilan Tinggi Manado.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu