Suara.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sempat pesimis meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Ini karena sekitar Rp 170 triliun total aset belum dipetakan oleh Pemprov DKI. Sandi pun buka-bukaan soal cerita di balik raihan WTP tersebut.
"Sekitar dua minggu sebelumnya kita hampir pesimis," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Sandi pun mendapat laporan, kemungkinan Pemprov DKI baru meraih WTP tahun depan. Karenanya, ia meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 hingga mengumpulkan dinas-dinas terkait.
"Saya bilang tidak bisa, pokoknya harus (predikat WTP). Saya minta perpanjangan waktu. Saya mohon-mohon. Saya cium tangan teman-teman BPK. Saya minta, saya kumpulkan teman-teman dinas. Saya bilang di ruangan ini, saya minta pak Sekda (Sekretaris Daerah) hadir juga," kata Sandi.
Sandi pun tak menyangka aset yang belum terpetakan semula Rp 179 triliun perlahan turun hingga angka di bawah Rp 200 miliar.
Ia mengibaratkan proses itu bagaikan menonton sepakbola. Dari Rp 179 triliun turun menjadi Rp 100 triliun. Kemudian turun lagi menjadi Rp 50 triliun.
"Di menit terakhir itu angkanya masih RP 34 triliun, itu sampai pakai google map di zoom di potret dari udara, diukur luasannya, dikirim tim ke sana untuk potret. Dan Alhamdulillah pada saat terakhir sebelum saya berangkat (umroh) kemarin, angkanya jauh di bawah Rp 200 miliar, akhirnya kita raih WTP," beber Sandi.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkapkan target meraih predikat WTP merupakan rencana kerja dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika awal memimpin.
Ia mengungkapkan, di minggu pertama dirinya bertugas, Sandi kaget ada ruang WTP. Kepada Ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Michael, Sandi pun bertanya. Oleh Michael dijawab, keberadaan ruang WTP karena ingin kembali meraih predikat WTP yang terakhir kali diterima saat laporan keuangan 2012.
Dari itu, Sandi bersama Gubernur Anies menemukan ribuan temuan BPK. Awalnya dimungkinkan predikat WTP baru bisa disandang pada 2019 mendatang. Mengingat banyaknya laporan yang membuat berat pembenahan.
"Nah pada saat itu, akhirnya kita canangkan pembentukan tim task force yang langsung ditindaklanjuti. Tapi di penghujung, kami betul-betul melihat ada progres yang alhamdulillah bisa akhirnya membuahkan hasil WTP," Sandi mengakhiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional