Tambah Rp 44,4 Triliun, Polri Butuh Biaya Satgas Antiteror Polda

Suara.com - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan penambahan anggaran Polri sebesar Rp 44,4 triliun pada tahun 2019, salah satunya untuk satuan Antiteror seluruh Polda di Indonesia untuk di masing - masing wilayah. Dalam surat Kapolri nomor B/1563/III/Ren.2.1/2018 per 14 maret 2018 diusulkan rencana kegiatan Polri tahun 2019 sebesar Rp 126,8 triliun.

Menurut Setyo, Satgas Antiteror Polda sudah dibentuk lama sekitar tahun 2011 sampai 2012. Namun hanya di 16 Polda. Lantaran dulu pemetaan jaringan sel - sel teroris masih berada di beberapa wilayah.

"Karena sekarang ancaman sudah pemetaan kita sudah 34 polda dan ini ada semua itu. Ada sel- sel (teroris). Oleh sebab itu bapak kapolri minta densus 88 membina satgas - satgas antiteror di daerah. Jadi satgas antiteror didaerah ini binaan dari Densus 88. Tapi mereka berada di Polda masing-masing. Personilnya juga masing-masing," kata Setyo di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).

Selain itu, penambahan anggaran polri juga untuk kebutuhan penyidik dalam menangani perkara kasus. Seperti pembelian alat - alat ITE yang dimana aelalu di upgarade setiap enam bulan.

"Ya, belanja modal beli peralatan ITE. ITE ini kan kadang - kadang enam bulan sudah berubah. Kita kan memerlukan peralatan-peralatan yang canggih untuk melakukan penyelidikan invesitigasi," ujar Setyo

Setyo belum dapat menguraikan alat - alat yang memang diperlukan Polri. Namun Setyo menyebut salah satunya yang kini dimiliki Polri seprti alat Laboraorium Forensik Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), untuk mengenali para korban dan memudahkan identifikasi.

"Kira - kira berapa tahun lalu kita harus tes DNA diluar negeri, tiga bulan baru keluar. Tapi sekarang (kita sudah punya) Tes hari ini besok sudah bisa keluar," ujar Setyo

Sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor S-269/MK.02/2018 dan nomor .209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 per 16 April 2018 pagu indikatif ditetapkan sebesar Rp 76,9 triliun. Termasuk tambahan anggaran untuk pengamanan pemilu sebesar Rp 2,3 triliun.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pagu indikatif ini hanya terpenuhi 60,62 persen dari usulan awal Polri sebesar Rp 126,8 triliun. Bahkan, pagu indikatif 2019 ini lebih kecil dari alokasi anggaran Polri di tahun 2018 sebesar Rp 95 triliun.

"Secara umum berkurang sebesar Rp18,1 triliun atau minus 19,08 persen," ujar Tito.

Menurut Tito, pagu indikatif 2019 itu belum mencukupi kebutuhan minimal anggaran Polri, terutama yang bersumber dari rupiah murni.

"Pagu indikatif itu cukup jauh dari usulan Rp 120an triliun dan cukup jauh di bawah alokasi anggaran di tahun 2018 yang Rp 95 triliun," kata Tito.