Suara.com - Terdakwa dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP, Fredrich Yunadi meminta izin kepada majelis hakim keluar dari tahanan agar bisa berlebaran di hari raya Idul Fitri dan bertemu dengan orang tuanya.
Apalagi, sejumlah keluarga Fredrich dari Singapura akan mudik ke Indonesia untuk merayakan Idul Fitri.
"Kami mengajukan permohonan mengingat hari raya (Idul Fitri). Ibu saya umurnya sudah 94 tahun. Kalau berkenan diberikan waktu untuk sungkem ke orang tua," kata Fredrich kepada majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).
Mendengar permintaan Fredrich, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Takdir Suhan mengatakan, permintaan Fredrich sulit untuk dipenuhi. Mengingat pada hari raya sejumlah pegawai KPK sedang cuti.
"Sehingga pengawalan tahanan KPK otomatis menjadi sedikit majelis. Apalagi saat ini ada kasus operasi tangkap tangan, yang butuh tahanan pengawalan esktra. Sehingga pengawalan tahanan tak mencukupi majelis," ujar Takdir menanggapi permintaan Fredrich.
Menanggapi pernyataan Takdir, Fredrich mengatakan, cuti pegawai KPK memiliki jatahnya masing-masing. Ia sadar, saat ini belum ada tahanan lain yang mengajukan izin menemui keluarga saat lebaran, tapi baginya alasan jaksa melarang juga mengada-ngada.
"Sehingga yang diajukan penuntut umum itu mengada-ada. Dia (JPU) bersifat balas dendam. Jadi itu perikemanusiaan yang kami ajukan kepada yang mulia, yang menentukan itu yang mulia," ucap Fredrich.
Lagipula, kata dia, aparat kepolisian bisa diminta untuk pengawalan.
Menanggapi itu, hakim Syaifudin Zuhri selaku ketua majelis hakim mengaku tidak tahu apakah tahanan bisa keluar di hari lebaran atau tidak. Namun, ia berpendapat, alangkah lebih baik apabila izin tersebit diajukan setelah masa cuti lebaran selesai.
"Jadi sementara mohon maaf kami sudah musyawarah, pada saat hari raya kemungkinan tidak bisa.
Mungkin setelah hari pertama (pasca-cuti bersama), baru bisa," kata Syaifudin.
Mendapat penolakan hakim, Fredrich tak patah arang. Ia terus menyampaikan alasan dirinya meminta izin. Ia bahkan menawarkan diri untuk dikawal 24 jam oleh polisi selama hari lebaran.
"Dan kemudian alasan yang disampaikan ini menunjukkan bahwa penuntut umum seolah-olah dia bisa memerintahkan majelis hakim, caranya sudah jelas," ujar Fredrich.
"Jadi begini, untuk yamg itu (izin berlebaran) mohon maaf tidak bisa dipenuhi. Silahkan keluarganya bisa besuk, berkunjung ke LP untuk sama-sama ketemu," jawab hakim Syaifudin.
Berita Terkait
-
Diperiksa KPK, Bamsoet Dicecar Aliran Duit E-KTP di Jateng
-
Dituntut 12 Tahun, Fredrich Bacakan Pledoi Setebal 1.000 Halaman
-
Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa di Kasus e-KTP
-
Berkas Lengkap, Bupati Ngada Nonaktif Disidang di Surabaya
-
KPK: Biaya Pengobatan Novel Baswedan Tahun 2017 Rp 3,5 Milyar
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Cekik hingga Tinju Korbannya, 2 Cewek Kasus Penganiayaan di Sulsel Cuma Dihukum Bersihkan Posyandu
-
Istana Pasang Badan! 7 Fakta Prabowo Siap Gelontorkan Rp1,2 T per Tahun untuk Bayar Utang Whoosh
-
Detik-detik Mengerikan Banjir Bandang Seret Mahasiswa KKN UIN Walisongo di Kendal, 3 Tewas 3 Hilang
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau