Suara.com - Sabtu lalu (23/06/2018) Alun-alun Trafalgar atauTrafalgar Square di jantung kota London, Inggris, yang disiapkan untuk perhelatan budaya dan seni seperti pekan-pekan sebelumnya, alih rupa menjadi lautan unjuk rasa untuk peringatan tahun kedua rencana Brexit dalam Referendum Uni Eropa (EU, 2016).
Puluhan ribu pengunjuk rasa yang pro terhadap sikap Remain EU atau tetap bersama EU melakukan parade berjalan kaki dari Pall Mall menuju Parliament untuk menuntut referendum mengenai ketentuan Brexit, dan mempertanyakan kejelasan langkah Britania Raya setelah pemungutan suara Remain atau Brexit dilakukan dua tahun lalu.
Dalam People's March ini, mereka meminta diadakannya kembali pemungutan suara (people's vote) atau yang kedua kali, apakah langkah keluar dari EU sehubungan dengan Brexit akan menjadi langkah terakhir.
Berdasarkan AP, Boris Johnson, Sekretaris Negara Bidang Luar Negeri dan Persemakmuran, terus mendesak perdana menteri untuk mengambil langkah Full British Brexit. Pasalnya, warga tidak mentoleransi Brexit yang berjalan perlahan, bertele-tele, dan tak berkeputusan jelas.
Sementara itu, Liam Fox, Sekretaris Perdagangan Internasional memberikan tanggapan bahwa Inggris tak sekadar menggertak EU dalam pembicaraan dengan wakil-wakil EU di Brussels, Belgia, untuk keluar dari organisasi antarpemerintahan dan supranasional itu.
Sampai saat ini, pemerintah Britania Raya menyatakan sedang menyusun persiapan lebih memadai seputar Full British Brexit. Hal itu mesti melewati sebuah proses panjang, karena menyangkut perencanaan soal migrasi, standar kesehatan, juga layanan perawatan bagi setiap warga Inggris yang berada di seluruh penjuru Eropa.
Pemimpin Demokrat Liberal Sir Vince Cable, yang ikut turun di Parliament Square menyatakan, bahwa Brexit bukanlah sebuah kesepakatan yang tak terhindarkan, dan tidak bisa dihentikan. Masih ada kompromi dan solusi, bila memang mesti menarik kembali hasil Referendum.
Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Reformasi Eropa (CER), putusan Brexit telah memperlemah perekonomian Inggris sebesar 2,1 persen, dibandingkan bila memutuskan untuk tetap bergabung dengan EU.
Baca Juga: Cek GBK untuk Asian Games, Menteri Basuki: Tolong Ini Rapihkan
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi