Suara.com - Sabtu lalu (23/06/2018) Alun-alun Trafalgar atauTrafalgar Square di jantung kota London, Inggris, yang disiapkan untuk perhelatan budaya dan seni seperti pekan-pekan sebelumnya, alih rupa menjadi lautan unjuk rasa untuk peringatan tahun kedua rencana Brexit dalam Referendum Uni Eropa (EU, 2016).
Puluhan ribu pengunjuk rasa yang pro terhadap sikap Remain EU atau tetap bersama EU melakukan parade berjalan kaki dari Pall Mall menuju Parliament untuk menuntut referendum mengenai ketentuan Brexit, dan mempertanyakan kejelasan langkah Britania Raya setelah pemungutan suara Remain atau Brexit dilakukan dua tahun lalu.
Dalam People's March ini, mereka meminta diadakannya kembali pemungutan suara (people's vote) atau yang kedua kali, apakah langkah keluar dari EU sehubungan dengan Brexit akan menjadi langkah terakhir.
Berdasarkan AP, Boris Johnson, Sekretaris Negara Bidang Luar Negeri dan Persemakmuran, terus mendesak perdana menteri untuk mengambil langkah Full British Brexit. Pasalnya, warga tidak mentoleransi Brexit yang berjalan perlahan, bertele-tele, dan tak berkeputusan jelas.
Sementara itu, Liam Fox, Sekretaris Perdagangan Internasional memberikan tanggapan bahwa Inggris tak sekadar menggertak EU dalam pembicaraan dengan wakil-wakil EU di Brussels, Belgia, untuk keluar dari organisasi antarpemerintahan dan supranasional itu.
Sampai saat ini, pemerintah Britania Raya menyatakan sedang menyusun persiapan lebih memadai seputar Full British Brexit. Hal itu mesti melewati sebuah proses panjang, karena menyangkut perencanaan soal migrasi, standar kesehatan, juga layanan perawatan bagi setiap warga Inggris yang berada di seluruh penjuru Eropa.
Pemimpin Demokrat Liberal Sir Vince Cable, yang ikut turun di Parliament Square menyatakan, bahwa Brexit bukanlah sebuah kesepakatan yang tak terhindarkan, dan tidak bisa dihentikan. Masih ada kompromi dan solusi, bila memang mesti menarik kembali hasil Referendum.
Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Reformasi Eropa (CER), putusan Brexit telah memperlemah perekonomian Inggris sebesar 2,1 persen, dibandingkan bila memutuskan untuk tetap bergabung dengan EU.
Baca Juga: Cek GBK untuk Asian Games, Menteri Basuki: Tolong Ini Rapihkan
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya