Suara.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) mengerahkan 21.278 personel gabungan TNI/Polri untuk akan menjaga kondusifitas Pilkada Serentak di Jateng. Jumlah itu masih ditambah 123 ribu personel Linmas yang akan bahu membahu mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Mereka akan mengawal dan mengamankan sejak distribusi logistik hingga penghitungan suara Pilgub Jateng dan Pilkada di tujuh kabupaten/kota di seluruh wilayah Jawa Tengah," kata Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, usai apel pasukan pengamanan Pilkada di lapangan Simpang Lima, Semarang, Senin (25/6/2018) sore.
Menurut Condro, pengamanan dilakukan dengan langkah dan dinamika yang sudah ditentukan, termasuk patroli gabungan skala besar. Begitu juga penempatan personel di kantor-kantor KPU, Bawaslu, serta pasangan calon peserta Pilkada.
"Personel terbagi dalam empat kelompok yang akan bergerak ke empat penjuru mata angin dari titik pusat kota. Dilakukan mulai besok Selasa (26/6/2018) sampai penghitungan suara selesai pada tanggal 27 Juni," Condro menjelaskan.
Total ada 9.713 personel TNI dan 1.142 personel dari Polda Jateng. Khusus untuk kepolisian akan diperbantukan ke Polres yang kekurangan personel dari unsur Brimob dan Gegana.
"Sore ini kami kirim 1.142 personel untuk diperbantukan di Polres yang kekurangan. Setelah di Polres personel akan didistribusikan ke TPS-TPS," kata Condro.
Kepolisian juga turut mengamankan pendistribusian logistik Pilkada dari kecamatan, desa, dan pengiriman ke TPS paling lambat pukul 06.00 WIB pada 27 Juni 2018.
Selain pengamanan logistik, TNI/Polri juga mengantisipasi ancaman teror. Polda Jateng menerjunkan Tim Cyber Polda secara intensif patroli untuk memantau black campaign atau kampanye hitam.
"Siaga 24 jam, untuk aksi terorisme sudah dilakukan langkah bersama Densus dan TNI. Kami lakukan proaktif kemarin ada enam orang yang akan melakukan teror di Jateng," katanya lagi.
Baca Juga: Adik dan Sopir Kompak Bantah Herman Hery Terlibat Pengeroyokan
Condro juga menjamin netralitas TNI/Polri, netralitas tersebut diwujudkan dengan tidak menggunakan wewenang, tidak memberikan dukungan ke Paslon, serta tidak memasang atribut atau foto Paslon.
"Kapolri menginstruksikan kepada semua anggota untuk tidak terlibat dalam penghitungan suara, tugas aparat hanya mengamankan. Kalau ada anggota yang tidak netral, masyarakat dapat melaporkan langsung ke Propam Polda Jateng maupun melalui hotline dan e-complain. Nanti akan ada sanksinya bagi anggota," imbuhnya. (Adam Iyasa)
Berita Terkait
-
Pascabentrok Timses, Polisi Jaga Ketat Pilkada Empatlawang
-
Kemendagri: ASN Jangan Jadikan Masa Tenang Jadi Masa Tegang
-
Asik! 27 Juni Hari Libur Nasional untuk Pencoblosan Pilkada
-
ASN di Bali Dilarang Bermalas-malasan Saat Libur Pilkada
-
Puluhan Orang Meninggal di Bekasi Dapat Undangan Nyoblos Pilkada
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?