Suara.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) mengerahkan 21.278 personel gabungan TNI/Polri untuk akan menjaga kondusifitas Pilkada Serentak di Jateng. Jumlah itu masih ditambah 123 ribu personel Linmas yang akan bahu membahu mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Mereka akan mengawal dan mengamankan sejak distribusi logistik hingga penghitungan suara Pilgub Jateng dan Pilkada di tujuh kabupaten/kota di seluruh wilayah Jawa Tengah," kata Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, usai apel pasukan pengamanan Pilkada di lapangan Simpang Lima, Semarang, Senin (25/6/2018) sore.
Menurut Condro, pengamanan dilakukan dengan langkah dan dinamika yang sudah ditentukan, termasuk patroli gabungan skala besar. Begitu juga penempatan personel di kantor-kantor KPU, Bawaslu, serta pasangan calon peserta Pilkada.
"Personel terbagi dalam empat kelompok yang akan bergerak ke empat penjuru mata angin dari titik pusat kota. Dilakukan mulai besok Selasa (26/6/2018) sampai penghitungan suara selesai pada tanggal 27 Juni," Condro menjelaskan.
Total ada 9.713 personel TNI dan 1.142 personel dari Polda Jateng. Khusus untuk kepolisian akan diperbantukan ke Polres yang kekurangan personel dari unsur Brimob dan Gegana.
"Sore ini kami kirim 1.142 personel untuk diperbantukan di Polres yang kekurangan. Setelah di Polres personel akan didistribusikan ke TPS-TPS," kata Condro.
Kepolisian juga turut mengamankan pendistribusian logistik Pilkada dari kecamatan, desa, dan pengiriman ke TPS paling lambat pukul 06.00 WIB pada 27 Juni 2018.
Selain pengamanan logistik, TNI/Polri juga mengantisipasi ancaman teror. Polda Jateng menerjunkan Tim Cyber Polda secara intensif patroli untuk memantau black campaign atau kampanye hitam.
"Siaga 24 jam, untuk aksi terorisme sudah dilakukan langkah bersama Densus dan TNI. Kami lakukan proaktif kemarin ada enam orang yang akan melakukan teror di Jateng," katanya lagi.
Baca Juga: Adik dan Sopir Kompak Bantah Herman Hery Terlibat Pengeroyokan
Condro juga menjamin netralitas TNI/Polri, netralitas tersebut diwujudkan dengan tidak menggunakan wewenang, tidak memberikan dukungan ke Paslon, serta tidak memasang atribut atau foto Paslon.
"Kapolri menginstruksikan kepada semua anggota untuk tidak terlibat dalam penghitungan suara, tugas aparat hanya mengamankan. Kalau ada anggota yang tidak netral, masyarakat dapat melaporkan langsung ke Propam Polda Jateng maupun melalui hotline dan e-complain. Nanti akan ada sanksinya bagi anggota," imbuhnya. (Adam Iyasa)
Berita Terkait
- 
            
              Pascabentrok Timses, Polisi Jaga Ketat Pilkada Empatlawang
- 
            
              Kemendagri: ASN Jangan Jadikan Masa Tenang Jadi Masa Tegang
- 
            
              Asik! 27 Juni Hari Libur Nasional untuk Pencoblosan Pilkada
- 
            
              ASN di Bali Dilarang Bermalas-malasan Saat Libur Pilkada
- 
            
              Puluhan Orang Meninggal di Bekasi Dapat Undangan Nyoblos Pilkada
Terpopuler
- Profil 3 Pelatih yang Dirumorkan Disodorkan ke PSSI sebagai Pengganti Kluivert
- 5 Rekomendasi Mobil Sunroof Bekas 100 Jutaan, Elegan dan Paling Nyaman
- 5 Day Cream Mengandung Vitamin C agar Wajah Cerah Bebas Flek Hitam
- Warna Lipstik Apa yang Bagus untuk Usia 40-an? Ini 5 Rekomendasi Terbaik dan Elegan
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
Pilihan
- 
            
              Cerita Danantara: Krakatau Steel Banyak Utang dan Tak Pernah Untung
- 
            
              Harga Emas Turun Empat Hari Beruntun! Galeri 24 dan UBS Hanya 2,3 Jutaan
- 
            
              Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
- 
            
              Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
- 
            
              Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
Terkini
- 
            
              Pramono Buka Luas Ruang Inovasi, Pengamat: Patut Diapresiasi
- 
            
              Apa Hebatnya Soeharto? Ini Balasan Politisi PSI ke PDIP
- 
            
              Ditemukan Ganja Sisa Hisap, Polisi Sebut Onad Merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- 
            
              Setelah Dua Tahun Gelap, Warga Poso Akhirnya Nikmati Terangnya Listrik Berkat Program Pemerintah
- 
            
              Alhamdulillah! Mendikdasmen Naikkan Insentif Guru Honorer Mulai 2026, Jadi Segini!
- 
            
              Lima Tahun Tragedi KM 50, Ini Alasan FPI Tetap Suarakan Keadilan di Depan Komnas HAM
- 
            
              Proyek Whoosh Disorot KPK, Mahfud MD: Jokowi dan Para Menterinya Bisa Dimintai Keterangan
- 
            
              Bagaimana Kondisi Onad Saat Ditangkap Narkoba? Ini Kata Polisi
- 
            
              Kasus Korupsi Jual Beli PGN, KPK Sita Kantor dan Pipa Gas di Cilegon
- 
            
              Tuntut Keadilan Tragedi KM 50, FPI Gelar Aksi Damai di Depan Komnas HAM