Suara.com - Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, mengatakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai, Papua, belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu keputusan dari KPU RI. Ia menjelaskan, dari hasil pertemuan terakhir yang dilakukannya di Kabupaten Paniai belum lama ini, masyarakat setempat meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk segera mengambil keputusan yang sudah dibuat oleh KPU RI, yakni mengumumkan pilkada Paniai yang diikuti dua pasangan calon.
Namun, lanjutnya, ketika KPU Papua sudah datang ke Paniai untuk mengambil keputusan, hal itu malah mendapat penolakan keras dari masyarakat karena diketahui bahwa pilkada Paniai hanya diikuti oleh satu paslon (calon tunggal).
Lantas, karena melihat situasi yang tidak memungkinkan itu, maka KPU Papua pun menunda pengumuman keputusan dan selanjutnya akan berkonsultasi dengan KPU RI selaku penyelenggara pemilu tertinggi di Indonesia.
“Nah, nanti keputusan KPU RI-lah yang akan dijadikan referensi atau rujukan untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai, jadi prosesnya seperti itu,” kata Soedarmo di Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (1/7/2018).
Untuk diketahui, Pilkada Kabupaten Paniai masih bersengketa karena antara pendukung para pasangan calon saling gontok-gontokan sehingga pihak penyelenggara menunda pelaksanaan pilkada demi keamanan.
Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai ditetapkan diikuti hanya oleh satu pasangan calon (calon tunggal) Meki Nawipa - Oktavianus Gobay, sedangkan paslon lainnya yakni Henky Kayame - Yeheskiel Toneye dinyatakan tidak lolos karena calon bupati petahana, Hengky Kayame, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makassar sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon, dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
Namun, menjelang pemilihan, KPU Papua mengeluarkan keputusan menetapkan dua paslon tersebut untuk berlaga di pilkada 27 Juni 2018 lalu. Sontak, keputusan itu menuai kontra dari masyarakat yang sebelumnya mengetahui bahwa Pilkada Paniai hanya diikuti oleh calon tunggal. Akibatnya, pelaksanaan pemilihan terpaksa ditunda karena alasan keamanan di Kabupaten Paniai. (Lidya Salmah)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak