Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo menyatakan, penanganan infrastruktur dan permukiman yang dilakukan selama ini sebagai wujud dukungan Kementerian PUPR dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan SDG’s dan New Urban sebagai agenda dalam mendukung kawasan perkotaan yang layak huni.
"Kami tentunya ingin mendengar dan belajar dari pengalaman Korea dalam pengimplementasian agenda internasional tersebut. Terutama dalam mewujudkan kota-kota yang smart dan penanganan kawasan yang terintegrasi," kata Sri dalam seminar dan diskusi Smart City bersama Ministry of Land, Infrastructure and Transportation (MOLIT) Korea Selatan, di Ritz Carlton Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018).
Sebagai negara berkembang, Indonesia juga memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.
"Tentu saja untuk mencapai hal ini sebuah proses yang panjang namun dengan ketekunan dan komitmen yang kuat kami yakin akan mencapai tujuan tersebut lebih cepat," kata dia.
Untuk mempercepat perwujudan kota yang layak huni, maka kolaborasi dengan negara lain adalah sebuah startegi yang dilakukan termasuk dengan Korea Selatan.
Sri mengatakan, dalam upaya mewujudkan kota yang layak huni, pemerintah memiliki Program Kota Hijau yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan konsumsi energi di kawasan perkotaan.
Ia mengatakan program ini tidak hanya mempromosikan penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Tetapi juga menggabungkan konsep hijau dan berkelanjutan dalam perencanaan dan desain kota di Indonesia.
"Dengan menerapkan semua atribut ini, kami berharap akan memiliki pembangunan kota yang berkelanjutan. Program ini juga mendukung proses inklusif melalui keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat hijau dan partisipasi para pemangku kepentingan lainnya," jelasnya.
Program Kota Hijau terdiri dari delapan atribut. Terdiri dari Green Planning and Design, Green Open Space, Green Community, Green Building, Green Water, Green Waste, Green Transportation dan Green Energy.
"Target kami adalah meningkatkan proporsi ruang publik hijau sebanyak 14 persen dari total luas kota. Pada tahap selanjutnya, kami meningkatkan program dengan mengundang berbagai pihak termasuk berbagai mitra pembangunan, untuk terlibat dalam perluasan program dengan memperkenalkan teknologi dan pendanaan," imbuh Sri Hartoyo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Kapolda Metro Jaya Perintahkan Propam Tindak Polisi Pelaku Catcalling di Kebayoran Baru
-
Hujan Deras Bikin Jakarta Macet Parah, Dirlantas Polda Metro Turun Langsung ke Pancoran
-
Pulangkan 26 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri P2MI: Jangan Tergiur Tawaran Kerja Ilegal
-
OC Kaligis Sebut Sidang Sengketa PT WKM dan PT Position Penuh Rekayasa, Ini Alasannya
-
Jerat Utang Whoosh: DPD Peringatkan PT KAI di Ambang Krisis, Kualitas Layanan Terancam Anjlok
-
Biaya Haji Tahun 2026 Ditetapkan Rp87 Juta, Wamenhaj: Harusnya Naik Rp2,7 Juta
-
Jejak Pemerasan Rp53 M di Kemnaker: KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Heri Sudarmanto, 1 Mobil Disita
-
Presiden Prabowo Panggil Dasco Mendadak Tadi Pagi, Bahas Apa?
-
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Lakukan Sinkronisasi Program, Agar Tak Boros Anggaran
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara