Rizal Ramli Sebut Sri Mulyani Rugikan Negara Rp 4,6 Triliun

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, mempersoalkan tindakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilainya merugikan negara dalam penjualan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2007.

Rizal yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) serta mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) menilai, aset BPPN yang dijual oleh Sri Mulyani rendah.

“Saya ingin menambahkan sedikit, memang ada kerugian negara. Tapi pada saat BPPN menyerahkan kepada menkeu akhir tahun 2005, nilai aset BPPN itu Rp 4,8 triliun. Aneh bin ajaib, pada tahun 2007 dijual hanya Rp 200 miliar oleh Menkeu Sri Mulyani,” kata Rizal saat bersaksi untuk terdakwa dugaan korupsi SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018).

Oleh karena itu, Rizal menilai aset BPPN senilai Rp 4,8 triliun yang dijual oleh Sri Mulyani merugikan negara hingga Rp 4,6 triliun.

"Jadi banyak sekali contoh-contoh kejahatan kerah putih di sini, yang harus pada waktunya kita buka sebagai pelajaran," tutupnya.

Kuasa hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung, yakni Yusril Ihza Mahendra, juga pernah menyebut seharusnya Menteri Keuangan tahun 2007 dan PT PPA (PT Perusahaan Pengelolaan Aset) yang bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp 4,58 triliun.

Yusril beralasan, kliennya sudah menjalankan tugasnya secara baik sebagai kepala BPPN pada periode tersebut.

Ia juga menyebut, kliennya itu menjalankan segala tanggung jawab sesuai keputusan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu.

Syafruddin didakwa merugikan negara Rp 4,5 triliun dalam penerbitan SKL BLBI. Juga memperkaya pemilik saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, melalui penerbitan SKL.

Baca Juga: Tak Masuk Skuat Asian Games, Ini Kata Tommy

SKL itu dikeluarkan Syafruddin berdasarkan Inpres 8/2002, yang diterbitkan pada 30 Desember 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Syafrudin disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.