Gerakan Satu Periode: Pemerintah Jokowi-JK Tak Perlu Dilanjutkan

Suara.com - Ketua Gerakan Satu Periode, Sangap Surbakti menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah gagal karena tidak menjalankan program nawacitanya selama hampir lima tahun masa kepemerintahannya.

"Pertama sebetulnya sudah bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan Jokowi - JK gagal. Karena tidak menjalankan program nawacitanya," ujar Sangap di Kantor IJW, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).

Memasuki tahun terakhir masa kepemimpinan Jokowi - JK, Sanggap melihat indikasi-indikasi kegagalan mulai dari sektor ekonomi, politik, budaya, penegakan hukum dan tenaga kerja.

"Itu semua mengatakan hancur. Sampai hari ini rupiah 14 ribuan. Nah kita mau sampai kapan," kata dia.

Sanggap menilai jika negara ini sudah krisis dan berbeda dengan tahun 1997-1998 lalu.

"Krisisnya dalam konteks waktu itu kita belum pernah merasakan saat itu jadi bangsa yang begitu terpukul. Sekarang ini kita dari 98 sampai 20 tahun di 2018 ini masih krisis," ujarnya lagi.

Melihat kondisi itu, Sanggap menegaskan apabila pemerintahan saat ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Ia juga melihat beberapa infrastruktur yang dibangun pemerintah saat ini dinilai sia-sia karena hanya menambah hutang negara saja.

"Saya tiap hari pulang ke Bekasi tanya sama orang yang pulang ke Bekasi, becak kayu itu dia bangun itu ada yang naikin tidak? Itu maintenance sih besar, jadi tidak ada. Infrastruktur yang di daerah juga dibangun tidak ada yang naik. Kita gak butuh itu sekarang," ungkap Sanggap.

Kalau pun ingin membangun infrastruktur, itu harus dilihat dari bagaimana sektor-sektor lainnya dan bagaimana kondisi ekonomi.

Baca Juga: Marsha Aruan Kesulitan Akting Bareng Seleb Gaul

"Saya orang Medan. Medan-Binjai itu dibangun tol. Saya tanya sopir angkot kenapa kalian gak masuk tol? Jawabannya tidak ada penumpang bang buat apa kami masuk tol. Jadi kami tetap lewat jalan biasa. Akhirnya jalan tol itu juga tidak ada yang menggunakan. Jadi rasionalitas sewaktu dibangun jalan tol itu sekarang tidak terpenuhi," beber Sanggap.

Ia menambahkan, jika infrastruktur itu tidak sesuai dengan pola pembangunan. Hanya menambah hutang luar negeri yang mana harus dibayar Oktober 2018 ini sekaligus bunganya.

Menurut Sanggap, yang perlu dibangun dan mendesak saat ini adalah lapangan kerja, harga yang turun serta biaya sekolah yang tidak mahal.

"Nah karena lapangan pekerjaan sulit, akhirnya yang makan Rp 15 ribu per hari pun susah," pungkasnya. (Lili Handayani)