Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengakui tak akan kembali mencabut kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan ke Presiden PKS Sohibul Iman, pascakasus yang dilaporkannya itu naik ke tahap penyidikan.
Fahri beralasan, tak mau "berdamai" karena Sohibul harus menerima konsekuensi atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukannya.
"Sudah tak bisa ditarik dan disudahi. Ini harus dihadapi. Makanya ini jadi pembelajaran supaya orang tidak sembarangan membuat tuduhan yang tak punya bukti," kata Fahri seusai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Selasa (17/7/2018).
Dia juga mengaku tak akan menyeret nama petinggi PKS lainnya termasuk Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufrie dalam perkara tersebut.
Sebab, Fahri mengaku hanya Sohibul yang dianggap terlibat dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya.
"Memang ada perdebatan apakah itu perlu dikembangkan ke pihak lain, karena ada pihak yang mau terlibat dalam hal ini Ketua Majelis Syuro. Says bilang tidak, saya membatasi pada saudari Sohibul Iman," katanya.
Fahri juga mengaku optimistis, polisi segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Sebab, menurutnya, bukti-bukti yang telah diserahkannya dianggap signifikan untuk menjerat tersangka.
Namun demikian, dia tak mau berandai-andai apakah Sohibul akan segera berstatus tersangka terkait kasus yang dilaporkannya.
"Tentu alat bukti yang saya bawa cukup lengkap, 12 saksi sudah diperiksa, ahli pidana dan ahli bahasa. (Penetapan tersangka) nanti itu wilayah penyidik," kata Fahri.
Baca Juga: Ada Lurah yang Pungli, Anies Baswedan: Akan Kami Pecat
Fahri melaporkan Sohibul Iman terkait kasus pencemaran nama baik dan fitnah di Polda Metro Jaya, Kamis (8/3/2018). Laporan tersebut dibuat Fahri menyusul Sohibul menuduh dirinya sebagai pembohong dan pembangkang.
Kasus ini sempat disetop polisi setelah Fahri mencabut laporannya. Namun, perkara ini kembali dilanjutkan setelah Fahri batal mencabut laporannya di Polda Metro Jaya pada Selasa (26/6/2018).
Dalam kasus tersebut, Sohibul Iman disangkakan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, Pasal 311 tentang Fitnah dan Pasal 27 ayat 3 serta Pasal 45 ayat 3 Undang Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Berita Terkait
-
Jubir Jokowi Jadi Caleg, Fahri Hamzah: Jadi Marbot Masjid kek
-
Tidak Nyaleg, Fahri Hamzah: Saya Mau Gantung Sepatu dari Politik
-
Fahri Hamzah Ngaku Terima SPDP, Presiden PKS Jadi Tersangka?
-
Acungkan Salam Metal, Yusuf Supendi Pendiri PKS Nyaleg dari PDIP
-
Kesolidan PKS di Pilpres 2019 Diragukan Kader Sendiri
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP