Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, proses penetapan dan pengumuman nama pasangan capres - cawapres bersama mitra koalisi, tidak ingin mengikuti langkah Joko Widodo (Jokowi) yakni menjelang penutupan pendaftaran di KPU.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).
"Kami menerima aspirasi pengurus, kader, dan simpatisan PKS yang menginginkan agar penerapan lebih awal, agar terbentuknya mitra koalisi untuk Pilpres 2019, paling lambat akhir bulan Juli 2018," kata Mustafa.
Dia mengatakan, penetapan pasangan capres - cawapres dilakukan dengan cepat bertujuan agar kader PKS dan mitra koalisi dapat mempersiapkan diri untuk bekerja demi menyukseskan pasangan yang diusung.
PKS tidak ingin, pasangan yang diusungnya bersama partai koalisi gagal pada pilpres nanti.
"Penetapan lebih awal ini akan memberikan waktu yang lebih bagi kader-kader PKS untuk bekerja," katanya.
Meski begitu, Mustafa mengatakan, PKS masih terus berkomunikasi dengan partai lainnya untuk membicarakan nama-nama capres dan cawapres. Sebab, hingga saat ini, belum ditentukan nama-namanya.
"Kami masih terus berkomunikasi dengan mitra koalisi yang lainnya. Namun, koalisi Pilpres 2019, dibangun bersama yang menjamin kader PKS bisa menjadi capres atau cawapres," tandas Mustafa.
Saat ini PKS tengah menggodok berbagai skema bersama mitra koalisi terkait pengajuan pasangan capres-cawapres. Sejumlah nama telah diisapkan, baik selaku capres maupun cawapres. Namun, keputusan akhir diputuskan bersama-sama dengan partai koalisi.
Baca Juga: Cerita Jero Wacik Saat OTT KPK di Lapas Sukamiskin
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM