Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui sudah menerima surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Negara (KASN) terkait sejumlah PNS di Pemprov DKI Jakarta yang dipensiunkan.
Namun, Anies menilai sikap KASN dalam hal ini terkesan politis. Sebab, KSAN mengumbar keterangan resmi atas surat rekomendasinya kepada Pemprov DKI Jakarata melalui media massa.
"Sudah. Surat resmi sudah diterima, yang saya heran bukan surat resminya, yang saya heran kok ada pernyataan pers," kata Anies di kawasan Setubabakan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (29/7/2018).
Anies mengatakan, surat menyurat antarinstansi pemerintah adalah hal biasa dan tidak perlu dipolitisasi.
"Tapi ketika ada pernyataan pers dari KASN, saya berpikir kok jadi seperti kegiatan politik ya. Karena justru pertanyaan saya itu, kok jadi Kepala KASN berpolitik? Ini kan membentuk opini, itu kan sebuah proses politik," tutur Anies.
Pemprov DKI Jakarta akan segera kirim surat balasan atas surat KASN.
"Kalau proses administrasi kan biasa saja, berkirim surat, tunggu jawaban. Kami akan kirim jawaban resmi seperti instansi pemerintah saling berkirim surat. Kami tidak akan bikin press release, kami tidak akan berpolitik dalam urusan ini," kata Anies.
Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan pencopotan jabatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap 16 pejabat tingkat pratama DKI tak sesuai prosedur. KSAN juga merekomendasikan agar para pejabat tersebut dikembalikan pada posisi semula.
Berita Terkait
-
Anies Bantah Sudah Kirim Surat Izin ke Jokowi untuk Jadi Capres
-
Minim Dukungan, PKS Bersikeras Dorong Anies Ikut Bursa Capres
-
Rajin Bertemu, PKS Minta Anies Ikut Bursa Capres
-
Anies - Sandiaga Hadiri Acara Politik GNPF Ulama di Hotel Mewah
-
Polusi Udara di Jakarta Tertinggi di Dunia, Anies: PR Kita Semua
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana