Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui sudah menerima surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Negara (KASN) terkait sejumlah PNS di Pemprov DKI Jakarta yang dipensiunkan.
Namun, Anies menilai sikap KASN dalam hal ini terkesan politis. Sebab, KSAN mengumbar keterangan resmi atas surat rekomendasinya kepada Pemprov DKI Jakarata melalui media massa.
"Sudah. Surat resmi sudah diterima, yang saya heran bukan surat resminya, yang saya heran kok ada pernyataan pers," kata Anies di kawasan Setubabakan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (29/7/2018).
Anies mengatakan, surat menyurat antarinstansi pemerintah adalah hal biasa dan tidak perlu dipolitisasi.
"Tapi ketika ada pernyataan pers dari KASN, saya berpikir kok jadi seperti kegiatan politik ya. Karena justru pertanyaan saya itu, kok jadi Kepala KASN berpolitik? Ini kan membentuk opini, itu kan sebuah proses politik," tutur Anies.
Pemprov DKI Jakarta akan segera kirim surat balasan atas surat KASN.
"Kalau proses administrasi kan biasa saja, berkirim surat, tunggu jawaban. Kami akan kirim jawaban resmi seperti instansi pemerintah saling berkirim surat. Kami tidak akan bikin press release, kami tidak akan berpolitik dalam urusan ini," kata Anies.
Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan pencopotan jabatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap 16 pejabat tingkat pratama DKI tak sesuai prosedur. KSAN juga merekomendasikan agar para pejabat tersebut dikembalikan pada posisi semula.
Berita Terkait
-
Anies Bantah Sudah Kirim Surat Izin ke Jokowi untuk Jadi Capres
-
Minim Dukungan, PKS Bersikeras Dorong Anies Ikut Bursa Capres
-
Rajin Bertemu, PKS Minta Anies Ikut Bursa Capres
-
Anies - Sandiaga Hadiri Acara Politik GNPF Ulama di Hotel Mewah
-
Polusi Udara di Jakarta Tertinggi di Dunia, Anies: PR Kita Semua
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
Terkini
-
Jakarta Mulai Bersolek Jelang Imlek, Rano Karno: Kami Rumah Berbagai Budaya
-
Kisah Siswi SMK di Garut: Rawat Nenek Lumpuh, Terancam Putus Sekolah karena Dianggap 'Warga Mampu'
-
Profil Bonatua Silalahi, Sosok Peneliti yang Berhasil Buka Salinan Ijazah Jokowi di KPU
-
Dua Bandit Bercelurit Harus Mendekam dalam Jeruji Besi Usai Jambret Kalung Emas di Tambora
-
Kejagung Bongkar Korupsi Ekspor CPO & POME, Kerugian Negara Capai Rp 14 Triliun
-
Hadirkan 'Wajah Humanis', 1.060 Polisi Siaga Kawal Demo Guru Madrasah di Depan Gedung DPR
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp14 Triliun, Kejagung Mulai Lacak Aset 11 Tersangka Perkara Ekspor CPO
-
8.000 Personel TNI Dikirim ke Gaza untuk Misi Damai, Disebut Bakal Lucuti Hamas
-
Jadwal WFA Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2026: Tidak Potong Cuti Tahunan dan Upah Harus Utuh
-
Rano Karno Soroti Trotoar Jadi Lahan Parkir dan PKL: Itulah Uniknya Jakarta