Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membuka peluang bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dalam partai koalisi pemenangan Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Peluang itu diberikan usai pernyataan PKS yang akan abstain dalam Pilpres kali ini.
Beberapa waktu lalu, PKS memang menyatakan sikap akan abstain jika calon wakil presiden yang dipilih oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang bakal maju sebagai Capres pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto, bukanlah berasal dari PKS. Melihat hal itu, Hasto pun membuka lebar pintu koalisi dengan PKS untuk mendukung poros Jokowi di 2019.
"Ya, setiap partai punya strategi, ada yang pakai strategi abstain. Tapi saya pikir itu hanya bagian dari strategi sendiri. Jadi saya pikir setiap partai akan punya sikap terhadap siapa yang akan didukung, siapa Capres dan Cawapresnya," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.
Hasto menjelaskan, berbagai keuntungan bisa saja akan didapatkan oleh para partai koalisi Jokowi. Pasalnya, Jokowi sebagai seorang incumbent mampu memberikan keuntungan dan keunggulan strategis.
"Ya, tentu saja sebagai incumbent, kami mendapatkan keuntungan dan keunggulan strategis dalam posisi tersebut. Melihat kepemimpinan Jokowi membawa perubahan mendapatkan dukungan besar dari rakyat, mereka antusias dibandingkan dengan yang lain," ungkap Hasto.
Meski demikian, Hasto mengaku tidak ingin mencampuri urusan dapur partai politik lain. Partai koalisi Jokowi telah membuka peluang bagi partai manapun untuk bergabung, dan setiap partai pun berhak menentukan pilihan untuk memilih koalisi manapun.
"Sekali lagi kami tidak mencampuri rumah tangga parpol lain. Kami membuka peluang untuk koalisi, tapi kami tidak ingin mencampuri internal parpol lain," pungkas Hasto. (Chyntia Sami Bhayangkara)
Berita Terkait
-
Harta Kekayaan Hendrar Prihadi, Kader PDIP yang Dicopot dari Kepala LKPP
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?
-
KPU Dikecam karena Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Langgar UU?
-
Kepala LKPP Diisi Sarah Sadiqa, PDIP Pasrah usai Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo, Mengapa?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu