Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membuka peluang bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dalam partai koalisi pemenangan Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Peluang itu diberikan usai pernyataan PKS yang akan abstain dalam Pilpres kali ini.
Beberapa waktu lalu, PKS memang menyatakan sikap akan abstain jika calon wakil presiden yang dipilih oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang bakal maju sebagai Capres pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto, bukanlah berasal dari PKS. Melihat hal itu, Hasto pun membuka lebar pintu koalisi dengan PKS untuk mendukung poros Jokowi di 2019.
"Ya, setiap partai punya strategi, ada yang pakai strategi abstain. Tapi saya pikir itu hanya bagian dari strategi sendiri. Jadi saya pikir setiap partai akan punya sikap terhadap siapa yang akan didukung, siapa Capres dan Cawapresnya," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.
Hasto menjelaskan, berbagai keuntungan bisa saja akan didapatkan oleh para partai koalisi Jokowi. Pasalnya, Jokowi sebagai seorang incumbent mampu memberikan keuntungan dan keunggulan strategis.
"Ya, tentu saja sebagai incumbent, kami mendapatkan keuntungan dan keunggulan strategis dalam posisi tersebut. Melihat kepemimpinan Jokowi membawa perubahan mendapatkan dukungan besar dari rakyat, mereka antusias dibandingkan dengan yang lain," ungkap Hasto.
Meski demikian, Hasto mengaku tidak ingin mencampuri urusan dapur partai politik lain. Partai koalisi Jokowi telah membuka peluang bagi partai manapun untuk bergabung, dan setiap partai pun berhak menentukan pilihan untuk memilih koalisi manapun.
"Sekali lagi kami tidak mencampuri rumah tangga parpol lain. Kami membuka peluang untuk koalisi, tapi kami tidak ingin mencampuri internal parpol lain," pungkas Hasto. (Chyntia Sami Bhayangkara)
Berita Terkait
-
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6 Persen dan Terapkan PT Berjenjang hingga Daerah
-
Singgung Privasi Prabowo, Said Abdullah PDIP Sarankan Amien Rais Minta Maaf Secara Ksatria
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Wakil Ketua Komisi VIII Abidin Fikri Buka Suara Penangkapan 3 WNI Terkait Haji Ilegal
-
Tragedi Kecelakaan KRL Bekasi: Megawati Berduka, Perintahkan Fraksi PDIP Benahi Sistem Keamanan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!