Suara.com - DPD Partai Gerindra Jawa Barat tidak terima Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat mengimbau kampanye gerakan #2019GantiPresiden tidak dilakukan. Terutama menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 di Jawa Barat.
"Pernyataan tersebut kami nilai malah semakin menambah panasnya suhu politik saat ini. Seharusnya MUI Jawa Barat bisa menjadi penyejuk bukan malah membuat suasana semakin panas," kata Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi saat dihubungi, Kamis (2/8/2018).
Menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden hak warga dalam menyuarakan pendapatnya di muka umum dan selama ini tidak ada aturan yang dilanggar dengan adanya gerakan tersebut. Gerakan #2019GantiPresiden pun diklaim dijamin oleh konstitusi sehingga tidak ada masalah bila masyarakat yang ingin adanya perubahan menggelar deklarasi dan menyampaikan aspirasinya.
"Perlu digaris bawahi bahwa gerakan ini adalah hak rakyat yang di jamin oleh konstitusi," ujar Mulyadi.
Ia berharap imbauan tersebut tidak menjadi sikap resmi dari MUI Jawa Barat namun hal itu menjadi pernyataan pribadi dari pengurus MUI Jawa Barat.
"Kami mengharapkan semoga saja pernyataan atau imbauan tersebut tidak mewakili lembaga MUI yang terhormat, tapi pernyataan pribadi bukan dari pengurus MUI Jawa Barat" ujarnya.
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat mengimbau agar semua pihak bisa menahan diri terkait dinamika kegiatan deklarasi ganti presiden oleh kelompok tertentu di masyarakat dengan mengusung tagar #2019GantiPresiden.
Sekretaris Umum MUI Jawa Barat H M Rafani Akhyar mengatakan setelah mencermati perkembangan politik di tanah air terkait dengan agenda Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang akan berlangsung pada tahun 2019 nanti, tampaknya sudah mulai memperlihatkan suhu yang agak memanas.
Menurut dia, situasi ini patut dicermati agar dinamika politik tetap berjalan pada koridor demokrasi yang sudah disepakati, sebaliknya bila tidak terkendali dan mengarah pada tindakan inkonstitusional sudah bisa dipastikan akan menimbulkan situasi buruk yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: MUI Nyatakan Gerakan #2019GantiPresiden Bisa Memicu Konflik
Berdasarkan informasi yang terima pihaknya. di Jawa Barat akan ada Deklarasi Ganti Presiden pada tanggal 11 Agustus 2018 di Kota Bandung berbarengan dengan rangkaian acara kegiatan Asian Games 2018 yaitu pawai obor Asian Games. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi