Suara.com - Sejumlah alim ulama atau kiai dari Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan dukungan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapres mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang. Namun, dukungan itu tak menjamin posisi Cak Imin aman dan akan terpilih mendampingi Jokowi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ia melihat bahwa dukungan yang banyak disuarakan oleh para kiai itu adalah hal yang wajar. Meski demikian, segala hasil akhir diserahkan kembali kepada Jokowi.
"Kami meyakini Pak Jokowi akan mendengar masukan tersebut. Maka siapapun yang diputuskan bukan hanya figur cawapres, tapi konfigurasi ke depan," kata Hasto saat ditemui di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (5/8/2018).
Hasto menjelaskan, meskipun jika nantinya Cak Imin tak terpilih menjadi pendamping Jokowi, partai koalisi tak khawatir jika PKB akan batal mendukung Jokowi. Pasalnya, apapun keputusan akhir yang diambil Jokowi merupakan keputusan terbaik.
Hasto meyakini, Jokowi tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan telah melakukan perenungan panjang. Para ketua umum partai koalisi pun sepakat mengenai profiling calon pendamping Jokowi yang telah dilakukan secara jernih dan transparan.
"Pak Jokowi mendengarkan semuanya sehingga ketika beliau mengambil keputusan memperhatikan seluruh masukan yang diberikan. Kami menghormati hak preorogatif pak presiden," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menerima kedatangan para kiai dari berbagai penjuru nusantara beberapa waktu lalu. Kedatangan mereka menyampaikan dukungan terhadap Cak Imin agar bisa mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir kiai tokoh NU seperti Muhtadi Dimyati (Banten), Usamah Mansyur (PP Buntet Cirebon, Jawa Barat), Imam Muarif (PP Darul Hikmah Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan), KH Nurul Huda Jazuli (PP Ploso, Jawa timur). Selain itu, ada Fardani (PP Mambaul Falah, Jawa Tengah), Muhammad Sani (PP Nurul Mulawarman, Kalimantan Selatan).
Baca Juga: 10 Tahun Pakai Sabu, PNS Kemenhub Lolos Jadi Penguji Penerbangan
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO