Suara.com - Sekjen PDIP: Pernyataan Mahfud MD Sangat Manusiawi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Mahfud MD yang mengungkap dinamika perihal gagakl menjadi cawapres Jokowi lebih beradab ketimbang politik mahar.
Soal politik mahar, Hasto merujuk pada informasi Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menuduh Sandiaga Uno memberikan Rp 500 miliar kepada PKS maupun PAN agar disetujui menjadi cawapres Prabowo Subianto.
“Seluruh dinamika penetapan cawapres Pak Jokowi masih wajar, dan jauh lebih beradab dibandingkan dengan penetapan cawapres Prabowo yang diwarnai transaksi jual beli dukungan atau mahar politik sebesar Rp 1 Trilyun”, ujar Hasto Kristiyanto lewat keterangannya, Rabu (15/8/2018).
Dirinya menyebut Koalisi Indonesia Kerja menganggap capres dan cawapres merupakan pemimpin rakyat. Oleh karena itu, dalam prosesnya tidak boleh dikotori dengan politik uang.
“Awal kehancuran suatu bangsa adalah memilih pemimpin tertingginya dengan mengabaikan moral, etika, dan keadaban publik. Kami semua sungguh heran, betapa murahnya rekomendasi untuk menjadi cawapres. Ini gambaran rusaknya peradaban politik bangsa. Mereka yang telah memperjual belikan pencalonan hanya demi uang tidak bisa dibenarkan dengan cara apa pun," jelasnya.
Hasto juga menyebut bahwa penetapan Maruf Amin sebagai cawapres pendamping Jokowi adalah melalui dialog antarpemimpin partai.
Dirinya juga mengatakan, dinamika yang terjadi dalam tubuh masing-masing partai yang berbeda adalah sesuatu yang wajar.
"Namun pada akhirnya Pak Jokowi mengambil keputusan atas dasar pilihan nurani, kemerdekaan politik dan mencari sosok pemersatu, sosok pengayom, sosok yang selama 1 tahun terakhir sangat aktif berdialektika dengan Pancasila, sehingga Kiai Maruf hadir," tutur Hasto.
Baca Juga: Sukseskan Asian Games, Mandiri Luncurkan e-Money Edisi Khusus
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'