Suara.com - Sekjen PDIP: Pernyataan Mahfud MD Sangat Manusiawi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Mahfud MD yang mengungkap dinamika perihal gagakl menjadi cawapres Jokowi lebih beradab ketimbang politik mahar.
Soal politik mahar, Hasto merujuk pada informasi Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menuduh Sandiaga Uno memberikan Rp 500 miliar kepada PKS maupun PAN agar disetujui menjadi cawapres Prabowo Subianto.
“Seluruh dinamika penetapan cawapres Pak Jokowi masih wajar, dan jauh lebih beradab dibandingkan dengan penetapan cawapres Prabowo yang diwarnai transaksi jual beli dukungan atau mahar politik sebesar Rp 1 Trilyun”, ujar Hasto Kristiyanto lewat keterangannya, Rabu (15/8/2018).
Dirinya menyebut Koalisi Indonesia Kerja menganggap capres dan cawapres merupakan pemimpin rakyat. Oleh karena itu, dalam prosesnya tidak boleh dikotori dengan politik uang.
“Awal kehancuran suatu bangsa adalah memilih pemimpin tertingginya dengan mengabaikan moral, etika, dan keadaban publik. Kami semua sungguh heran, betapa murahnya rekomendasi untuk menjadi cawapres. Ini gambaran rusaknya peradaban politik bangsa. Mereka yang telah memperjual belikan pencalonan hanya demi uang tidak bisa dibenarkan dengan cara apa pun," jelasnya.
Hasto juga menyebut bahwa penetapan Maruf Amin sebagai cawapres pendamping Jokowi adalah melalui dialog antarpemimpin partai.
Dirinya juga mengatakan, dinamika yang terjadi dalam tubuh masing-masing partai yang berbeda adalah sesuatu yang wajar.
"Namun pada akhirnya Pak Jokowi mengambil keputusan atas dasar pilihan nurani, kemerdekaan politik dan mencari sosok pemersatu, sosok pengayom, sosok yang selama 1 tahun terakhir sangat aktif berdialektika dengan Pancasila, sehingga Kiai Maruf hadir," tutur Hasto.
Baca Juga: Sukseskan Asian Games, Mandiri Luncurkan e-Money Edisi Khusus
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?