HUT ke-73 RI, Menjadi Kiri di Era Milenial

Ubaidillah memaparkan, ”Kiri” secara politik adalah sikap seseorang untuk menentang pengisapan manusia atas manusia, dan pengisapan bangsa atas bangsa. Dengan demikian, kiri mestilah anti kapitalisme, anti otoritarianisme, dan anti imperialisme.

”Lantas, apa alasan bung Karno menyebut Pancasila itu kiri? Karena Pancasila anti kapitalisme, anti neoimperalisme, dan anti neokolonialisme. Pendeknya, Pancasila itu anti pengisapan manusia atas manusia,” katanya.

Namun, ia mengakui, dalam perjalanan sejarah, terminologi ”kiri” sering kali ditimpahkan pada segala hal (pemikiran dan gerakan sosial) yang berusaha membaca ulang atas situasi-situasi mapan atau dimapankan oleh kekuasaan dan kekuataan dominan.

Menariknya, istilah ”kiri” kemudian menjadi hantu ketika dilabelkan pada setiap pemikiran dan gerakan sosial yang mengusung simbol-simbol revolusi, sosialisme, marxisme, atau komunisme.

”Terdapat kesadaran di dalam masyarakat kita bahwa ’kiri’ sangat melekat pada ideologi komunisme, apalagi kalau dikontekstualisasikan pada suatu keadaan Indonesia yang terdapat luka sejarah akibat komunisme. Parahnya, ’kiri’ selalu diidentikkan dengan komunis,” ungkapnya.

Padahal, teruss Ubaidillah, wacana dan gerakan kiri adalah pemikiran serta gerakan sosial yang senantiasa melawan, mengkritik, menentang, bahkan menghancurkan segala hal yang berbau kemapanan. Misalnya, kemapanan kekuasaan otoriter yang menindas atau kemapanan kapitalisme modern yang memiskinkan bangsa ini.

Perlunya Ideologi Kiri

Ubaidillah meyakini, bangsa Indonesia kekinian masih membutuhkan ideologi Kiri. Sebab, dalam konteks perekonomian, sumber daya mineral, minyak dan gas bumi Indonesia masih didominasi dan dikuasai asing.

”Bangsa asing, terutama Amerika Serikat, sangat menguasai sumber daya alam yang merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan perusahaan di seluruh dunia untuk menghasilkan barang dan jasa,” terangnya.

Baca Juga: Hadapi Timnas Indonesia U-23, Laos Tak Gentar

Hal ini menunjukkan Indonesia masih belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Upaya mengundang investasi asing belum mampu menjadikan Indonesia sebagai pengendali utama sumber daya yang seharusnya menjadi hak penduduk Indonesia.

Kabar mutakhir, setelah berseteru dengan Tiongkok, kini Amerika Serikat (AS) menyulut perang dagang dengan Indonesia.

Negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu telah mengajukan permohonan ke World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia senilai USD 350 juta atau sekitar Rp 5,04 triliun.

AS menuduh Indonesia tidak mengindahkan putusan WTO yang memenangkan AS dan Selandia Baru terhadap restriksi impor produk daging dan hortikultura di tingkat banding, pada 2017. AS menuding Indonesia masih membatasi impor makanan, tanaman, dan produk hewan lainnya.

Ini termasuk membatasi impor buah-buahan seperti apel, anggur, kentang, bawang, buah kering, sapi, daging sapi, serta daging ayam.

AS mendesak Organisasi Perdagangan Dunia menjatuhkan sanksi senilai USD 350 juta  kepada Indonesia. Sanksi ini sebagai ganti rugi dampak buruk yang timbul akibat kebijakan pembatasan impor Indonesia tersebut.

AS akan memperbarui tuntutan ganti rugi tersebut setiap tahun, sesuai dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

”Tekanan AS terhadap perkenomian Indonesia tentu saja memerlukan gagasan dan gerakan kiri dari bangsa ini.  Fenomena tragis kekuasaan politik dan ekonomi yang masih mendera bangsa ini tentu saja membutuhkan ideologi kiri,” tandasnya.

Suara.com membuat artikel ini berdasarkan tulisan opini Ahmad Ubaidillah yang diterbitkan surat kabar Harian Solopos edisi Selasa (14/8/2018). Sementara opini ini secara digital diterbitkan oleh Solopos.com—jaringan Suara.com pada Jumat (17/8/2018) dengan judul ” Kiri Zaman Kini”