Suara.com - Pemerintah bakal lebih intens dalam menangani bencana gempa di Pulau Lombok. Kepastian didapat setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres), yang isinya tentang Penanganan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Presiden Jokowi mengemukakan hal tersebut usai bersilaturahmi dan menyerahkan hewan kurban di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).
"Inpres sudah, sudah (ditandatangani). Yang paling penting adalah penanganannya secara nasional, telah kita kerjakan bersama provinsi dan kabupaten," ujar Presiden.
Ia menambahkan, Inpres akan membuat kementerian dan lembaga pemerintahan memiliki payung hukum dalam pelaksanaan membantu korban di lapangan.
Selain itu, kepala negara juga menyampaikan, pemerintah terus mengupayakan penanganan maksimal bagi para korban gempa yang terjadi di Lombok.
Saat ini, pemerintah pusat fokus pada upaya memperbaiki kerusakan tempat tinggal.
"Kita masih pada tahapan-tahapan, terutama yang berkaitan dengan penyampaian untuk bantuan yang rusak berat, sedang, dan ringan. Masih pada proses administrasi secara besar-besaran. Ini menyangkut prosedur," katanya.
Di tempat terpisah, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menyambut gembira hadirnya Inpres tersebut, sebab kementerian dan lembaga pemerintah lainnya bisa bergerak dengan leluasa untuk membantu korban bencana.
“Dalam situasi seperti ini, kita semua harus bergerak cepat. Penanganan korban gempa menjadi prioritas kita. Kita harus memulihkan sektor pariwisata Lombok agar bisa bangkit kembali,” tuturnya.
Menurutnya, di saat seperti ini, semangat kebersamaan sangat dibutuhkan.
Baca Juga: Jokowi Siapkan Inpres Penanganan Gempa Lombok
“Semua rakyat Indonesia pasti merasakan duka yang sama. Oleh sebab itu, kita pun harus bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Lombok,” paparnya.
Menurutnya, Kementerian Pariwisata telah jauh-jauh menurunkan Tim Crisis Center untuk membantu para korban dan memberikan panduan bagi para turis.
“Tim Crisis Center Kementerian Pariwisata ini mempunyai tugas untuk membantu pemulihan kondisi korban dan memberikan informasi yang akurat kepada turis,” paparnya.
Berita Terkait
-
Dari Reruntuhan ke Harapan: Kisah Jayadi, Penyintas Gempa Lombok yang Menginspirasi
-
Gempa M 5.2 Guncang Lombok NTB Pagi Ini, Warga Rasakan Getaran!
-
MXGP 2023 Akan Pentas di Lombok dan Sumbawa Paruh Tahun Depan
-
Best 5 Oto: Akhir Pekan Bersama IATC 2022 dan WSBK Mandalika di Lombok
-
Memiliki Pesona yang Menawan, Inilah Daftar 3 Pulau Eksotis di Sekitar Lombok
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Memanas! Jet Tempur AS Tembak Jatuh Drone Iran yang Incar Kapal Induk USS Abraham Lincoln
-
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 4 Februari 2026: BMKG Prediksi Hujan Siang Hari
-
Baru Dibuka, 22.494 Tiket Kereta H-1 Lebaran dari Jakarta Ludes Terjual
-
Tanggapan Mensos Soal Kematian Siswa SD di NTT: Ini Bukan Kasus Individual, Data Kita Bocor!
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Megawati di Forum Abu Dhabi: Perempuan Tak Perlu Dilema Pilih Karier atau Keluarga
-
Kemenag Nilai Semarang Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026, PRPP Jadi Lokasi Unggulan
-
Polda Bongkar Bukti CCTV! Pastikan Tak Ada Rekayasa BAP Kasus Penganiayaan di Polsek Cilandak
-
Beda Sikap Soal Ambang Batas Parlemen: Demokrat Masih Mengkaji, PAN Tegas Minta Dihapus
-
Perludem Soroti Dampak Ambang Batas Parlemen: 17 Juta Suara Terbuang dan Partai Tak Menyederhana