Suara.com - Jumlah tempat pemungutan suara atau TPS Pemilu 2019 dipastikan akan bertambah dibanding Pemilu 2014 lalu. Kenaikan jumlah TPS kali ini mencapai 46,9 persen atau menjadi 801.838 unit TPS. Pada Pemilu 2014, tercatat ada 545.803 TPS saja.
Menanggapi kenaikan jumlah TPS ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan akan menyiasati pengeluaran dana saksi di Pemilu 2019 nanti.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, PPP nantinya akan melakukan klasifikasi TPS yang wajib ditempatkan saksi.
"TPS-TPS di mana merupakan lumbung suara PPP berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya itu kami klasifikasi sebagai TPS yang wajib ada saksinya," kata Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (28/8/2018).
Arsul menjelaskan, TPS yang termasuk wajib ditempatkan saksi ialah TPS yang tercatat memiliki suara banyak untuk PPP.
Sani menyadari, dana yang dimiliki partai untuk membayar para saksi terbatas. Untuk itu, PPP akan meminta bantuan berupa kerja sama kepada partai lain atau dengan beberapa elemen masyarakat.
"Kalau ada biaya kami memiliki dana untuk saksi kami beri saksi, kalau tidak tentu kami harus mengandalkan kerja sama dengan partai lain juga dan juga elemen-elemen masyarakat," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
Terkini
-
Singgung Sorotan Negatif Program MBG di Media Sosial, DPR Desak Pemulihan Kepercayaan Publik
-
Dapur MBG Penyebab Keracunan di SDN Gedong Tak Bersertifikat, Komnas PA Tuntut Tanggung Jawab Hukum
-
Anggota DPR Desak 'Rebranding' Program Makan Bergizi: 'Gratis'-nya Dihapus, Konotasinya Negatif
-
22 Siswa SDN 01 Gedong Diduga Keracunan MBG, Pramono Anung Enggan Berkomentar
-
Tinjau Langsung Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Begini Pesan Menag Nasaruddin Umar
-
Marak Kasus Keracunan, Komnas PA Tolak Guru Jadi Bahan Uji Coba Sampel MBG
-
Gelar Aksi di Monas, Ibu-Ibu Kritik MBG: 8.649 Anak Keracunan Bukan Sekadar Angka Statistik!
-
Respons Krisis MBG, Menkes 'Potong Birokrasi', Gandeng Mendagri untuk Fast-Track Sertifikat Higienis
-
Takjub Adab Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir, Amien Rais Terenyuh: Buat Saya Artinya Dalam
-
Suara Ibu Peduli Makan Bergizi Gratis: Jangan Tunggu Ada yang Meninggal!