Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat menolak rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menetapkan hasil Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum 2019, Rabu (5/9/2018) mendatang. Pasalnya, keempat Sekjen itu menemukan banyak nama pemilih ganda di dalam Daftar Pemilihan Sementara (DPS).
Sekjen PKS Mustafa Kamal menjelaskan para sekjen partai koalisi pendukung pasangan Bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sudah menerima hasil DPS yang diserahkan KPU kepada masing-masing partai. Setelah menerima DPS, kemudian keempat partai melakukan penyisiran. Hasilnya, mereka menemukan hampir puluhan juta data pemilih ganda.
"Kami konfirmasi lagi hari ini ke KPU dari data itu, dari 137.356.266 pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 juta pemilih ganda. Di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS," kata Mustafa saat jumpa pers di Batik Kuring, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2019).
Terlebih lagi, menurut Mustafa, pihaknya belum menerima DPS terbaru dari KPU karena keempat partai masih menggunakan data DPS yang lama. Sebelum KPU menetapkan hasil DPT nantinya, Mustafa beserta sekjen lainnya meminta KPU menyerahkan DPS terbaru guna dilakukam penyisiran kembali.
"Ini kita masih pegang yang lama. Kita minta diutuhkan dulu untuk kita olah lagi datanya apakah masih ada penggandaan," ujarnya.
Selain itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan keempat sekjen itu tetap akan hadir memenuhi undangan KPU pada Rabu nanti. Namun, pada kesempatan itu, mereka akan menyampaikan kritikannya kepada KPU.
"Kami akan hadir Insya Allah yang akan diselenggarakan KPU tersebut. Dan nanti di sesi pertanyaan KPU akan kami sampaikan pendapat kami," kata Eddy.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun menambahkan pihaknya meminta KPU dapat menyusun DPT dengan baik karena temuan keempat sekjen yang menemukkan banyak data pemilih ganda.
"Kami minta KPU agar ingin agenda Rabu, KPU benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maka kami minta KPU menyerahkan data 185 juta pemilih itu terlebih dahulu. Kami ingin Pilpres dan Pileg berlangsung jujur dan adil," tutup Muzani.
Baca Juga: 3 Provinsi Belum Selesaikan DPT Pemilu 2019
Berita Terkait
-
Sandiaga Kampanye di Kampus? Tim Jokowi: Jangan Menghakimi
-
Ini Sebenarnya 2 Alasan Bawaslu Loloskan Eks Koruptor Jadi Caleg
-
Polemik Eks Koruptor KPU-Bawaslu Turunkan Kepercayaan Publik
-
Dinginkan Suhu Politik, Sandiaga Akan Bertemu Maruf Amin
-
Hentikan Kasus Mahar Politik Sandiaga, Bawaslu Dilaporkan ke DKPP
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
Akal Bulus Pasutri Polisi Gadungan: Pura-pura Istri Pendarahan, Mobil Sopir Online Lenyap
-
Geger Siswa SMPN 19 Tangsel Tewas Diduga Dibully, Mendikdasmen: Saya Akan Dalami Kasus Ini!
-
Operasi Langit di Cilacap: BNPB 'Halau' Hujan Demi Percepat Evakuasi Korban Longsor
-
Perjalanan Cinta Rugaiya Usman dan Wiranto
-
RUU KUHAP Dikebut Tanpa Suara Publik, Anggota Komisi III DPR Terancam Dilaporkan ke MKD
-
Viral Hewan Ragunan Kurus Diduga Dana Jatah Makan Ditilep, Publik Tuntut Audit
-
Kabar Duka! Istri Wiranto, Rugaiya Usman Meninggal Dunia di Bandung
-
Geger Bayi di Cipayung: Dibuang di Jurang, Ditemukan Hidup dalam Goodie Bag Saat Kerja Bakti
-
Tegas! Pramono Anung Larang Jajarannya Persulit Izin Pembangunan Rumah Ibadah di Jakarta
-
Pramono Bantah Isu Tarif LRT Rp160 Ribu: Jadi Saja Belum