Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara terkait dugaan adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang ditudingkan empat sekjen parpol koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. KPU mengaku telah menerima hasil analisa dari PKS yang menduga ada 25 juta pemilih ganda.
Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan, hasil analisis yang diberikan PKS terkait DPS berdasarkan tiga elemen data yang mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan tanggal lahir. Terkait dengan NIK, Viryan menjelaskan, sesuai permintaan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirdukcapil), empat angka terakhir dari 16 angka NIK pemilih diganti dengan tanda bintang untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.
Untuk itu, kata dia, dengan empat angka di belakang yang dirahasikan, maka sejumlah NIK memang ada yang menjadi sama. Atas dasar itu lah, koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga yang menduga adanya 25 juta pemilih ganda.
"Karena ini terkonfirmasi dari proses datanya yang berbasis pada NIK yang empat angka terakhirnya itu hilang. NIK kita empat angka terakhir itu adalah angka khas bagi setiap pemilih. Pada setiap penduduk, bila empat angka itu hilang dimungkinkan bisa saja kemudian didapat hasil dugaannya 25 juta pemilih ganda. Tapi kami yang meyakini tidak sebanyak itu kalaupun masih ada," kata Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).
Kendati begitu, Viryan mengaku mengapresiasi upaya dari partai politik yang telah menganalisis data pemilih KPU. Sebab penyusunan daftar pemilih menurutnya dilakukan secara terbuka, akuntabel dan partisipatif.
Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan data pertanggal 12 Juli 2018, jumlah DPS yang telah ditetapkan yakni 185.098.281 pemilih. Sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai 4 September 2018 berjumlah 185.732.093 pemilih.
"Kenapa kami sampaikan posisi hari ini? Karena setiap sampai dengan kita tetapkan kalau ada yang ganda kita keluarkan. Di bawah itu kan dientri dan diketik bisa saja dimungkinkan terjadi. Misalnya identifikasikan ganda tapi kemudian ternyata tidak ganda," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Jokowi-Maruf Menang Survei, Hasto: Kami tidak Bersikap Sombong
-
Mardani Tantang GP Ansor Bikin Aksi Tandingan #2019GantiPresiden
-
Mardani: Pejabat Negara Masuk Tim Kampanye Abaikan Etika Publik
-
Nikita Mirzani Jadi Timses Capres yang Tak Neko-neko
-
Kubu Prabowo Temukan DPS Ganda, Kubu Jokowi: Laporkan KPU Saja
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
Terkini
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran