Politisi Nasdem: Roy Suryo Harus Pertanggungjawabkan Uang Rakyat

Suara.com - Wakil Ketua Partai Demokrat Roy Suryo diminta untuk mempertanggungjawabkan perihal aset negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Pasalnya, Roy Suryo dianggap belum mengembalikan barang-barang aset negara yang digunakan dirinya selama menjabat sebagai Menpora.

Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago menilai, aset negara itu merupakan wujud dari uang rakyat sehingga perlu dipertanggungjawabkan. Dalam surat Kemenpora itu, Roy Suryo diminta mengembalikan 3.226 barang aset negara.

"Kalau tidak salah Kemenpora sudah kirimi beliau surat, aset negara itu adalah inventaris yang dihitung dan harus dipertanggungjawabkan karena itu uang rakyat," kata Irma kepada Suara.com, Rabu (9/5/2018).

Meskipun begitu, Irma menilai positif atas respon Roy Suryo yang membantah belum mengembalikan barang-barang aset negara. Dirinya menyarankan Roy Suryo dengan Kemenpora untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini.

"Karena ini sudah diketahui publik, biar jelas duduk soalnya, sebaiknya memang harus clear," ujar Irma.

Untuk diketahui, beredar surat dari Kemenpora yang ditujukan kepada Roy Suryo, terkait barang-barang aset negara yang belum dikembalikan. Mantan Menpora itu disebut belum mengembalikan 3.446 aset negara yang dikelola Kemenpora.

Sekretaris Kemenpora, Gatot S Dewa Broto membenarkan Surat bernomor 523/SET.BII/V/2018 tersebut diterbitkan lembaganya. Ia mengatakan, akan terus meminta kepada Roy Suryo sampai ribuan aset negara itu dikembalikan.

Berdasarkan informasi dihimpun, sejumlah barang yang belum dikembalikan tersebut di antaranya ada peralatan antena SHF/parabola jenis Jack 7 200. Kemudian lensa Accam Lens NKN afs 200-400 senilai Rp 80,8 juta, matras Rp 4 juta dan pompa air seharga Rp 20 juta.

Lalu ada juga karpet impor dari Turki senilai Rp 69,4 juta, kamera digital Nikon D3X seharga Rp 65,3 juta dan komponen alat pemancar seharga Rp 106,8 juta.

Baca Juga: Riset : GERD Sering Ditemukan pada Orang Berpenghasilan Rendah