Suara.com - Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin, mengakui sudah menegur selebritas sekaligus anggotanya, Farhat Abbas, yang mengunggah tulisan kontroversial di Instagram.
Ia mengatakan, teguran itu dilakukan karena mengkhawatirkan pernyataan yang dilontarkan Farhat dianggap mewakili kebijakan tim kampanye Jokowi – Maruf Amin.
"Saya sudah tegur karena khawatir dianggap itu kebijakan TKN. Itu bukan kebijakan TKN. Itu murni pribadi pernyataan Pak Farhat Abbas sendiri, yang kira-kira fanatik mendukung Pak Jokowi. Kalau soal pernyataannya seperti itu, silakan tanya ke Pak Farhat sendiri," ujar Karding di Sekretariat TKN, Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).
Dalam akun sosial Instagramnya @farhatabbastv226, Farhat mengunggah foto diri mengenakan peci dan baju merah bertuliskan GerakanNasional #2019TetapJokowi.
Dalam foto tersebut tertulis "Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menuntun Indonesia masuk Surga ".
Ia juga menuliskan pernyataan bahwa yang memilih Jokowi di Pemilihan Presiden 2019 masuk surga. Sebaliknya, kata Farhat, yang tidak memilih Jokowi ataupun menghina Jokowi akan masuk neraka.
"Yang pilih Pak Jokowi masuk surga! Yang tak pilih Pak Jokowi dan yang menghina, fitnah dan nyinyir bakal masuk neraka! ( jubir-Indonesia)," tulis farhat di akun instagramnya.
Teguran tersebut kata Karding sudah disampaikan kepada Farhat melalui pesan singkat WhatsApp.
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan, pengacara kondang tersebut bukanlah Juru Bicara TKN melainkan anggota TKN.
Baca Juga: Korupsi AG Dianggap Tuntas, Polisi Tak Lagi Usik Erick Thohir
Ia juga menilai Farhat merupakan sosok yang fanatik menangkal isu PKI yang dituduhkan kepada Jokowi.
"Mungkin karena dia fanatik kepada Pak Jokowi. Dia merasa selama ini orang-orang yang menghina Pak Jokowi mulai dari isu PKI, dan sebagainya, ’digoreng’ terus. Maka Farhat Abas bilang tak boleh menghina seperti itu," ucap Karding.
Karding juga meminta Farhat untuk tidak mengulangi pernyataan yang membuat polemik, terlebih yang dapat menghina atau mengejek kelompok lain.
"Ya saya bilang begini, jangan membuat pernyataan yang bisa ditafsirkan orang maupun dipahami orang itu menghina, merisak kelompok lain. Itu tidak baik. Itu bisa merugikan Pak Farhat sendiri, merugikan partai, merugikan Pak Jokowi. Sudah, sudah saya tegur," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik