Suara.com - Kelompok pengacara Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) memprotes jike calon presiden dan wakil presiden Jokowi - Maruf Amin banyak didukung para gubernur, wali kota dan bupati. Mereka berencana menyerahkan nota peringatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
ACTA meminta Bawaslu mengawasi seluruh kepala daerah yang menjadi tim sukess Jokowi - Maruf Amin.
Kuasa Hukum ACTA, Jack Aspardi Pilian menuturkan sesuai rencana akan memberikan nota peringatan kepada Bawaslu pukul 14.30 WIB. Menurut Aspardi, dalam isi nota peringatan tersebut pihaknya meminta Bawaslu agar mengawasi secara serius kepala daerah yang menjadi tim sukses pasangan Jokowi - Maruf Amin.
"Insya Allah jadi nanti pukul 14.30 WIB kita akan ke Bawaslu," kata Aspardi saat dikonfrimasi Suara.com, Jumat (21/9/2018).
Aspardi mengatakan banyaknya kepala daerah yang secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi - Maruf Amin perlu diperhatikan agar tidak ada penyalah gunaan wewenang. Khususnya kata dia, terkait penggunaan fasilitas negara.
Hal itu kata dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang melarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang secara khusus telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum maupun perubahannya, mengatur tentang batasan mengenai Tim Kampanye," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan akan melihat terkebih dahulu isi persoalan yang diajujan oleh ACTA nantinya. Pasalnya, pihaknya kekinian belum mengetahui isi dari permasalahan yang disampaikan ACTA ke Bawaslu nantinya.
"Nanti kita lihat, apa dan bagaimana yang dipersoalkan. Apakah menurut regulasi sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, kita ingatkan agar disesuaikan. Kalau sudah sesuai ya silahkan dijalankan. Saya kan tidak tahu apa yang dipermasalahkan. Kita lihat dulu, KPU belum terima," kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2018).
Baca Juga: Qantas Airlines Hapus Layanan Musik dalam Pesawat, Mengapa?
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak
-
Mencurigakan! Kenapa Kerangka Manusia di Gedung ACC Baru Ditemukan Dua Bulan Setelah Kebakaran?
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa