Suara.com - Komisi Pemilihan Umum atau KPU menanggapi usulan Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno terkait format debat capres - cawapres. Sandiga meminta KPU untuk meninjau ulang jumlah debat dan kegiatan serimonial Pilpres 2019 karena dinilai terlalu menghamburkan dana.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kalau rumusan terkait debat capres - cawapres harus atas dasar kesepakatan semua pihak, yakni KPU selaku penyelenggara dan kedua pasangan capres - cawapres. Sehingga, usulan Sandiaga itu menurutnya akan didiskusikan terlebih dahulu.
"Jadi, tetap kita akan diskusikan, itu masih agak panjang. Semua hal yang terkait debat paslon (pasangan capres - cawapres), harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak," kata Pramono di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).
Berkenaan dengan itu, Pramono menjelaskan bahwa KPU hanya bersifat menawarkan terkait format debat nantinya. Selebihnya, nanti hal itu akan disampaikan dan dimintai persetujuan dari kedua belah pihak pasangan capres - cawapres.
Pasalnya kata dia, bila ada usulan tidak boleh hanya berdasarakan kesepakatan dari satu pihak saja. Melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama.
"Tidak boleh salah satu usul, yang lain menolak, lalu dipaksakan, tidak bisa. Harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Format dan lain-lain harus disepakati dua belah pihak. KPU sifatnya menawarkan, kesepakatan harus disetujui dua belah pihak," pungkasnya.
Untuk diketahui, calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, Sandiaga mengusulkan KPU untuk meninjau jumlah debat capres - cawapres di Pilpres 2019. Hal itu, untuk menghemat biaya.
Sandiaga menuturkan hal itu berdasarkan pengalamannya saat debat kandidat Pilkada DKI 2017. Untuk itu, dia mengusulkan agar debat capres - cawapres di Pilpres 2019 harus dievalusi.
"Kalau bisa kita ingin ada pengehematan, dan yang debat semua kegiatan seremonial harus kita review ulang menurut saya," kata Sandiaga di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (23/9).
Baca Juga: Capres-Cawapres Diarak Keliling Monas, Tim Prabowo Sepi Pendukung
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
Terkini
-
Kasus Kematian Janggal Arya Daru, Komisi III DPR Desak Polisi Buka Kembali Penyelidikan
-
Jabatan Dobel Angga Raka: Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi, Tapi Masih Wamenkomdigi
-
Kepala KSP Era Prabowo: Jejak Panas M Qodari Penggaung Jokowi 3 Periode Sekaligus Juragan Tanah!
-
PDIP: BPJS Bukan Asuransi tapi Hibah Negara buat Rakyat!
-
Profil Rohmat Marzuki, Kader Loyal Gerindra dari Magelang Geser Adik Ipar Haji Isam dari Wamenhut
-
Resmi Dilantik jadi Menpora, Ingat Lagi Sederet 'Dosa' Erick Thohir di PSSI
-
Dua Karyawan PT WKM Diduga jadi Korban Kriminalisasi, Aktivis Malut Tuntut PT Position Angkat Kaki!
-
Profil dan Rekam Jejak Afriansyah Noor: Kembali Jadi Wamenaker, Pengganti Immanuel Ebenezer
-
Siapa Sarah Sadiqa? Mengenal Srikandi Baru Pilihan Prabowo Jadi Kepala LKPP
-
Beda Jauh dari Mahfud, Kenapa KPU Tak Cantumkan Pendidikan Terakhir Gibran?