Suara.com - Buni Yani, narapidana kasus pelanggaran UU ITE, akan membuat Paguyuban Korban Kriminalisasi dan Persekusi Rezim Jokowi (PKKPRJ).
Rencananya, paguyuban itu akan menampung dan memperjuangkan hak korban kriminalisasi pada pemerintahan Jokowi.
Buni Yani mengajak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon untuk mengumpulkan semua korban yang merasa telah dikriminalisasi oleh Jokowi.
Meskipun dirinya tidak menyebut secara gamblang daftar korban kriminalisasi, Buni sempat mengatakan akan mengajak aktivis 212 termasuk Habib Rizieq Shihab serta wartawan.
Selain itu, Buni mengklaim anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri akan menjadi ketua PKKPRJ.
"Jadi, nanti kami akan mengumpulkan semua yang ada, 11 aktivis Aksi 212 pada 2 Desember 2016, itu akan kami ajak. Lalu kemudian ada juga wartawan yang sempat kena," kata Buni di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (24/9/2018).
Dasar dari pembentukan PKKPRJ itu ialah, pengalaman yang telah dirasakan olehnya saat menjadi terdakwa kasus penyebar kebencian.
Dirinya mengunggah video pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu. Video itu kemudian dipotong-potong sehingga menjadi multitafsir.
"Tidak ada unsur pidana di dalam unggahan saya yang 30 detik di Facebook itu. Kemudian terus dicari-cari kesalahan saya sampai menjadi tersangka," ujarnya.
Baca Juga: Betulkah Batuk dan Pilek Bukan Penyakit? Ini Faktanya
Rencananya, PKKPRJ akan dibentuk secepatnya olehnya. Buni semakin yakin mendapatkan dukungan dari Fadli Zon, yang akan membantu dirinya dan korban-korban kriminalisasi lain.
"Secepatnya. Biar diketahui dunia internasional bagaimana dia (Jokowi) mengelola pemerintahan melanggar hak asasi manusia," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama