Suara.com - Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) melakukan kunjungan ke kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).
Dalam persamuhan tersebut, hadir Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang didampingi oleh beberapa caleg di antaranya Kapitra Ampera Dapil Riau II, Putra Nababan Dapil DKI Jakarta I, dan Rahmat Sahid Dapil Jateng VII. Sedangkan perwakilan Mafindo dipimpin Ratih Ibrahim.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan antara partainya dengan Mafindo merupakan suatu hal yang positif. Pasalnya, Mafindo memiliki rencana mengujungi seluruh partai politik untuk menyampaikan bahaya hoaks serta penangkalannya.
Hasto memberikan saran kepada Mafindo untuk mengadakan pertemuan dengan para calon presiden dan wakil presiden untuk menjelaskan perihal berita bohong alias hoaks.
"Hoaks itu merusak moralitas kita. Karena itulah PDIP menyambut baik kehadiran Mafindo. Kami mendukung sepenuhnya dan memberikan apresiasi seluruh gerakan dan langkah-langkah strategis yang telah dijalankan. Jangan dikotori Indonesia dengan fitnah, dengan hoaks," ujarnya.
Ia menuturkan, akan melakukan sosialisai mengenai pentingnya melawan berita bohong kepada seluruh kader PDIP.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf tersebut mengatakan, PDIP juga akan konsisten untuk tidak melakukan hal-hal negatif selama berkampanye di Pemilu maupun Pilpres 2019.
"Kami punya komite disiplin. Di dalam tim kampanye Pak Jokowi – Kiai Maruf, kami telah menugaskan direktorat hukum dan advokasi juga untuk membentuk tim hukum untuk menjaga disiplin seluruh tim kampanye," jelasnya.
Sementara perwakilan Mafindo Ratih Ibrahim menyebut, sejauh ini pihaknya mengedepankan program seperti cekfakta.com dalam memerangi hoaks. Diketahui, cekfakta.com merupakan salah satu platform andalan mereka.
Baca Juga: Beli Tiket Pesawat Jauh-jauh Hari Pasti Murah? Ini Faktanya
"Kemudian ada program yang bisa digunakan, dan program itu didesain dan dibangun teman teman Mafindo, bisa digunakan secara gratis. Dengan begitu, semua bisa mengecek, informasi yang diterima itu benar-benar informasi atau sudah direkayasa," tutur Ratih.
Ratih menambahkan, apa yang dilakukan Mafindo tujuannya adalah untuk mengupayakan agar masyarakat tidak mudah menelan informasi palsu.
Berita Terkait
-
2 Caleg Golkar Belok ke Prabowo, Tim Jokowi Mau Koalisi Solid
-
Situs Skandal Sandiaga, Fadli Zon: Dibuat Pusat Hoaks Nasional
-
Jalani Sidang, Ahmad Dhani Tegaskan Akun Medsosnya Bebas Hoaks
-
Rp 11 M buat Kampanye, Hasto: Termasuk untuk Membuat Survei
-
Dana Kampanye Prabowo - Sandiaga Cuma Rp 2 M, Tim Jokowi Diam
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru