Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto angkat bicara perihal kekecewaan Partai Berkarya yang mengusulkan pemerintah untuk memberikan instruksi kepada masyarakat memutar dan menyaksikan film G30S. Diketahui, usulan Partai Berkarya bertepuk sebelah tanggan alias tidak ditanggapi.
Wiranto mengatakan jika pemerintah menanggapi setiap kekecewaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Namun, dirinya menegaskan Kemenko Polhukam menerima kekecewaan tersebut untuk kemudian dapat di diskusikan.
"Kalau semua kekecewaan kita tanggapi, ya maka di negeri ini banyak kekecewaan juga. Tapi tentunya tugas Kemenko Polhukam tidak menanggapi kekecewaan publik. Tapi menerima kekecewaan itu dalam bentuk kemudian kita diskusikan," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).
Wiranto menjelaskan, pihaknya akan mendalami kekecewaan tersebut. Apakah kekecewaan yang hadir di tengah publik berasal dari pemerintah atau dari kepentingan suatu kelompok tertentu.
"Kita olah apakah kekecewaan itu akibat kebijakan pemerintah yang memang perlu di perbaiki, apakah kepentingan pribadi masing-masing atau kelompok yang tak terpenuhi. Itu semua kan ada alasannya. Semua tentu kita, kecewa dan tidak, itu urusan mereka," jelasnya.
Ketika disinggung soal himabuan menonton film karya Sutradara terkenal Arifin C. Noer tersebut, Wiranto mengatakan sudah ada kebijakannya.
"Sudah ada kebijakan. Itu kan himbauan Pak Gatot, sudah dijawab panglima TNI. Nggak usah saya jawab lagi," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso sempat curhat permintaannya ditolak pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Berkarya meminta pemerintah menyerukan pemutaran Film G30S.
Priyo mengungkapkan bahwa dirinya sudah memohon kepada pemerintahan Jokowi untuk memberikan instruksi kepada masyarakat untuk memutar serta menyaksikan film G30S. Meskipun sedikit kecewa namun Priyo tetap legowo. Dia berharap pemerintah tidak memberikan larangan kepada masyarakat yang akan menggelar acara nonton bareng film G30S.
Baca Juga: Malam Ini, Partai Berkarya Gelar Nonton Bareng Film G30S
“Sejak seminggu yang lalu sudah memohon dan berharap bapak presiden dan pemerintah kita mau mengizinkan. Tapi apa boleh buat. Bertepuk sebelah tangan. Tapi kita bersyukur, mudah mudahan tidak juga melarang,” ungkap Priyo di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?