Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak heran dengan banyaknya narapidana yang kabur dari sejumlah penjara atau rutan yang ada Sulawesi Tengah usai daerah itu diguncang gempa dan tsunami. Para napi yang kabur berasal dari Lapas Palu, Rutan Poso dan Rutan Donggala.
"Ya itu emang sama seperti yang terjadi di Aceh dulu tsunami, karena kan penjaranya juga kena dan mereka kabur, lari,” kata Jusuf Kalla usai menghadiri HUT DPD RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (1/10/2018).
Kendati begitu, kepolisian akan mencari para narapidana dan tahanan yang kabur dari penjara tersebut. "Tapi tentu nanti dicari," ujar Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkumham, Sri Puguh Budi menyebut ada 1.424 narapidana di penjara seluruh Sulawesi Tengah kabur saat terjadi gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Mereka kabur karena untuk menyelamatkan diri.
Menurut Sri, saat ini terdapat 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Sulawesi Tengah dan 8 di antaranya terkena dampak gempa. Sedangkan jumlah hunian secara keseluruhan mencapai 3.220 orang narapidana dan tahanan. Sementara, lapas dan rutan mengalami over kapasitas mencapai 123 persen.
Untuk Lapas Palu, berkapasitas 120 orang. Berisi 436 orang, dan hingga pagi ini terdapat 53 orang. Sementara Rutan Donggala berkapasitas 108 orang. Berisi 343 orang, dan hingga kekinian rutan kosong dan belum ada informasi lanjutan.
Kemudian Lembaga Permayarakatan Perempuan (LPP) Palu, berkapasitas 100 orang. Berisi 84 orang dan 3 bayi. Hingga hari ini ada 9 orang setelah sebelumnya ada 13 orang dan 3 bayi. Untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu, berkapasaitas 100 orang, berisi 29 orang dan hingga kini tersisa 5 orang.
"Kami juga akan melangkapi pendataan tahanan dan narapidana yang berada di luar atas situasi penyelamatan dari robohnya bangunan lapas dan rutan," kata Sri di Kantor Dirjen Pas, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018).
Dirjen PAS menetapkan masa transisi sebagai respon situasi tanggap darurat gempa yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Delapan Progam Prioritas Gubernur dan Wagub Kalimantan Timur
"Dengan himbauan wajib lapor sampai dengan dapat berfugsinya secara utuh layanan lapas dan rutan," jelasnya.
Lebih lanjut, Sri mengatakan hingga hari ini terdapat 1.425 tahanan yang tidak berada di tempat. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah.
"Kami masih menunggu info dari Donggala karena di sana belum ada napi yang kembali dan masih kosong. Saya lakukan komunikasi pagi tadi. Ada teman-teman kami yang menginap di Lapas Palu dan Rutan Palu, mudah-mudahan kami bisa pastikan kembali dan siang bisa update dan menghubungi humas kami," tandas Sri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
JK Bongkar Bukti Chat WA, Tolak Rismon dan Roy Suryo Terkait Buku 'Gibran EndGame'
-
Berhasil Jaring 6,5 Ton Ikan Sapu-Sapu, Pramono Anung Siapkan Skema Pembersihan Berkala
-
Krisis BBM Mengintai, Guru Besar UGM Tawarkan Solusi dari Nyamplung dan Malapari
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Nasihat JK ke Jokowi Soal Ijazah: Kenapa Tidak Dikasih Lihat Agar Rakyat Tak Berkelahi
-
Tenggak Miras di Pinggir Jalan, Sekelompok Pemuda di Jaktim Diamankan saat Diduga Siap Tawuran
-
JK Murka Dituduh Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi: Mana Saya Kasih Rp 5 Miliar?
-
Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?
-
Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik