Suara.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hingga kini masih melakukan kajian terkait rencana penundaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk wilayah Sulawesi Tengah. Wacana ini muncul setelah gempa dan tsunami melumpuhkan Kota Palu dan Kabupaten Donggala.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Mudzakir mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian mendalam terkait rencana itu. Pihaknya mempertimbangkan kondisi infrastruktur di Sulawesi Tengah yang belum pulih paska gempa dan tsunami.
"Kemungkinan ada (penundaan penerimaan CPNS) karena kondisi infrastruktur dan masyarakat yanh masih terdampak bencana," kata Mudzakir saat dihubungi Suara.com, Rabu (3/10/2018).
Meskipun jika nantinya ada penundaan untuk wilayah Sulawesi Tengah, Mudzakir memastikan tidak akan mempengaruhi proses penerimaan CPNS secara keseluruhan.
Sementara, untuk perpanjangan masa pendaftaran CPNS menjadi 15 Oktober 2018 pun bukan karena dipengaruhi adanya penggodokan kebijakan penundaan CPNS di Sulawesi Tengah.
"Tidak, proses penerimaan CPNS keseluruhan tak terganggu. Perpanjangan waktu pendaftaran juga bukan disebabkan rencana penundaan penerimaan CPNS di Sulawesi Tengah," tutur Mudzakir.
Seperti diberitakan, gempa berkekuatan 7,4 SR mengguncang Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/2018) sore, menyebabkan 1.407 korban meninggal dunia. Distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi memasuki hari kelima paska bencana masih belum merata, baru 49 persen Base Transceiver Station (BTS) yang beroperasi di Sulawesi Tengah.
Untuk proses pendaftaran CPNS sudah mulai dibuka pada 26 September lalu, dua hari sebelum kejadian bencana Sulawesi Tengah. Awalnya, pendaftaran CPNS akan ditutup pada 10 Oktober 2018, namun diundur menjadi 15 Oktober 2018. Pengunduran masa akhir pendaftaran lantaran antusiasme masyarakat untuk mendaftar CPNS masih tinggi.
Berita Terkait
-
BNPB Seleksi Bantuan 17 Negara Asing untuk Gempa Sulteng
-
Badan Geologi Tegaskan Perlunya Peta dan Mitigasi Kegempaan
-
Pemprov Jatim Buka Posko untuk Jalur Komunikasi ke Palu
-
Curi Barang Elektronik dan Bobol ATM, 49 Warga Sulteng Ditangkap
-
Dilepas Ketika Gempa, 1.102 Napi di Sulteng Belum Kembali ke Sel
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Kasus Suap Mahasiswa UBK, BEM UMY: Tak Bisa Selesai Hanya dengan Maaf
-
Usut Kasus Silmy Karim, KPK Geledah Kantor Biro Jasa di Bali
-
Dua Kebakaran Serang Duren Sawit Dini Hari, 23 Jiwa Terdampak dan Ratusan Juta Rupiah Ludes
-
KPK Periksa 13 Saksi Kasus Silmy Karim di Jakarta dan Bali, ASN Hingga Swasta Dicecar
-
Kafe MIlik Gofar Hilman di Melawai Terbakar Gara-Gara Percikan dari Fryer
-
Jakarta Menuju 500 Tahun, Pemprov Genjot Transportasi, Pendidikan, dan Penataan Permukiman
-
Indonesia Punya Potensi PLTS Besar, tapi Kenapa Baru Sedikit yang Terpakai?
-
JC Ditolak Kejagung, Kubu Sony Sonjaya Tetap Ancam Bongkar 'Dosa' Pejabat di Kasus MBG
-
Militerisasi Masuk Sektor Agraria, Konflik Lahan Naik 300 Persen pada 2025
-
Bukan Atas Nama Cinta, MUI Tegaskan Penganiaya YTR di Bandung Tak Boleh Lolos dari Hukuman Berat