Suara.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hingga kini masih melakukan kajian terkait rencana penundaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk wilayah Sulawesi Tengah. Wacana ini muncul setelah gempa dan tsunami melumpuhkan Kota Palu dan Kabupaten Donggala.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Mudzakir mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian mendalam terkait rencana itu. Pihaknya mempertimbangkan kondisi infrastruktur di Sulawesi Tengah yang belum pulih paska gempa dan tsunami.
"Kemungkinan ada (penundaan penerimaan CPNS) karena kondisi infrastruktur dan masyarakat yanh masih terdampak bencana," kata Mudzakir saat dihubungi Suara.com, Rabu (3/10/2018).
Meskipun jika nantinya ada penundaan untuk wilayah Sulawesi Tengah, Mudzakir memastikan tidak akan mempengaruhi proses penerimaan CPNS secara keseluruhan.
Sementara, untuk perpanjangan masa pendaftaran CPNS menjadi 15 Oktober 2018 pun bukan karena dipengaruhi adanya penggodokan kebijakan penundaan CPNS di Sulawesi Tengah.
"Tidak, proses penerimaan CPNS keseluruhan tak terganggu. Perpanjangan waktu pendaftaran juga bukan disebabkan rencana penundaan penerimaan CPNS di Sulawesi Tengah," tutur Mudzakir.
Seperti diberitakan, gempa berkekuatan 7,4 SR mengguncang Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/2018) sore, menyebabkan 1.407 korban meninggal dunia. Distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi memasuki hari kelima paska bencana masih belum merata, baru 49 persen Base Transceiver Station (BTS) yang beroperasi di Sulawesi Tengah.
Untuk proses pendaftaran CPNS sudah mulai dibuka pada 26 September lalu, dua hari sebelum kejadian bencana Sulawesi Tengah. Awalnya, pendaftaran CPNS akan ditutup pada 10 Oktober 2018, namun diundur menjadi 15 Oktober 2018. Pengunduran masa akhir pendaftaran lantaran antusiasme masyarakat untuk mendaftar CPNS masih tinggi.
Berita Terkait
-
BNPB Seleksi Bantuan 17 Negara Asing untuk Gempa Sulteng
-
Badan Geologi Tegaskan Perlunya Peta dan Mitigasi Kegempaan
-
Pemprov Jatim Buka Posko untuk Jalur Komunikasi ke Palu
-
Curi Barang Elektronik dan Bobol ATM, 49 Warga Sulteng Ditangkap
-
Dilepas Ketika Gempa, 1.102 Napi di Sulteng Belum Kembali ke Sel
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina