Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad menyinggung Senturi di hadapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/10/2018) sore. Senturi yang dimaksud adalah Sembilan Tuntutan Rakyat Indonesia.
"Kalau misalkan, kenapa Senturi? Jawabannya kemudian lain nanti. Jangan kemudian tendensi dengan makna dan bahasa," ujar Saddam.
Pertama, Saddam mengatakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan stakeholder. Selain itu mereka juga meminta pada pemerintah tidak berhutang kepada IMF dan World Bank.
"Sebuah gagasan besar untuk kemudian bangsa ini tidak lagi berhutang budi dengan IMF dan World Bank. Kita menjadi bangsa dengan kedaulatan ekonominya yang kata Bung Karno, harus kita bangkitkan bersama," kata dia.
Kedua, membangun kembali penguatan reformasi sistem keamanan untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Menurutnya, perlu ada penanggulangan radikalisme dan terorisme.
"Itu tentunya kita harus dapat bekerjasama antara stakeholder negara dan stakeholder bangsa," kata dia.
Ketiga, Saddam menyinggung soal tenaga kerja asing di Indonesia. Pemerintah, kata dia, harus menyeimbangkan antara tenaga kerja asing dan lokal.
"Keseimbangan ini tentunya menjadi harga diri tenaga kerja lokal di Indonesia," ucap dia.
Keempat, HMI menekankan kepada pemerintah terkait penguatan kedaulatan energi terhadap perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.
Kelima, HMI menekankan terciptanya holding pangan di Indonesia. Ini bertujuan agar kedaulatan pangan dapat terjaga dengan keberlanjutan pangan Indonesia.
Keenam, menekankan pemerintah dalam penegakan supremasi hukum dan HAM. Baik di KPK, Kejaksaan dan Polisi demi menjaga marwah NKRI.
Ketujuh, HMI meminta pada pemerintah untuk meningkatkan pendidikan agar menghasilkan peningkatan SDM. Bertujuan untuk terciptanya nation character building.
"Sebuah gagaasan bersama yang kemudian dielaborasikan Bapak Presiden dengan revolusi mental, kami sangat bersepakat untuk bareng-bareng membangun bangsa ini melalui pendidikan," katanya.
Kedelapan, menekankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.
"Artinya kalau misalkan nanti sampai 2030, 2045, tahapan-tahapan untuk menjaga infrastruktur itu penting, supaya kita bersama-sama dapat mengelaborasi lagi menjadi bangsa yang lebih maju," jelas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik