Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad menyinggung Senturi di hadapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/10/2018) sore. Senturi yang dimaksud adalah Sembilan Tuntutan Rakyat Indonesia.
"Kalau misalkan, kenapa Senturi? Jawabannya kemudian lain nanti. Jangan kemudian tendensi dengan makna dan bahasa," ujar Saddam.
Pertama, Saddam mengatakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan stakeholder. Selain itu mereka juga meminta pada pemerintah tidak berhutang kepada IMF dan World Bank.
"Sebuah gagasan besar untuk kemudian bangsa ini tidak lagi berhutang budi dengan IMF dan World Bank. Kita menjadi bangsa dengan kedaulatan ekonominya yang kata Bung Karno, harus kita bangkitkan bersama," kata dia.
Kedua, membangun kembali penguatan reformasi sistem keamanan untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Menurutnya, perlu ada penanggulangan radikalisme dan terorisme.
"Itu tentunya kita harus dapat bekerjasama antara stakeholder negara dan stakeholder bangsa," kata dia.
Ketiga, Saddam menyinggung soal tenaga kerja asing di Indonesia. Pemerintah, kata dia, harus menyeimbangkan antara tenaga kerja asing dan lokal.
"Keseimbangan ini tentunya menjadi harga diri tenaga kerja lokal di Indonesia," ucap dia.
Keempat, HMI menekankan kepada pemerintah terkait penguatan kedaulatan energi terhadap perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.
Kelima, HMI menekankan terciptanya holding pangan di Indonesia. Ini bertujuan agar kedaulatan pangan dapat terjaga dengan keberlanjutan pangan Indonesia.
Keenam, menekankan pemerintah dalam penegakan supremasi hukum dan HAM. Baik di KPK, Kejaksaan dan Polisi demi menjaga marwah NKRI.
Ketujuh, HMI meminta pada pemerintah untuk meningkatkan pendidikan agar menghasilkan peningkatan SDM. Bertujuan untuk terciptanya nation character building.
"Sebuah gagaasan bersama yang kemudian dielaborasikan Bapak Presiden dengan revolusi mental, kami sangat bersepakat untuk bareng-bareng membangun bangsa ini melalui pendidikan," katanya.
Kedelapan, menekankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.
"Artinya kalau misalkan nanti sampai 2030, 2045, tahapan-tahapan untuk menjaga infrastruktur itu penting, supaya kita bersama-sama dapat mengelaborasi lagi menjadi bangsa yang lebih maju," jelas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Pemprov DKI: Jakarta Terbuka untuk Pendatang Asal Punya Skill dan Lapor 1x24 Jam
-
Trump Pecat Jaksa Agung Pam Bondi, Buntut Skandal Epstein dan Gagal Jerat Lawan Politik
-
Jenazah Tiga Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Dipulangkan Pekan Depan, RI Tuntut Investigasi PBB
-
Militer AS Guncang, Kepala Staf Angkatan Darat Dipecat Mendadak di Tengah Perang Iran
-
Lautan Serap Energi Berlebih, Jadi Ancaman Serius bagi Pangan Global: Kenapa?
-
Pemerintah Pastikan Pemulangan Jenazah 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
-
Krisis Tambak di Kaltim: Bagaimana Petambak Bisa Bertahan di Tengah Perubahan Iklim?
-
Liga Arab Siap Amankan Jalur Minyak Selat Hormuz di Dewan Keamanan PBB Besok
-
Kolaborasi Pembiayaan Hijau Kian Digenjot, Sasar Kelestarian Hutan dan Ekonomi Petani
-
Kajari Karo 'Siap Salah' di DPR, 7 Fakta Kasus Amsal Sitepu yang Divonis Bebas