Suara.com - Penyidik Polda Metro Jaya sudah menerima permohonan penangguhan penahanan Ratna Sarumpaet yang disampaikan anaknya, Atiqah Hasiholan. Surat Atiqah Hasiholan sudah diterima polisi, Senin (8/10/2018).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengaku saat ini penyidik sedang mengevaluasi soal permohonan Atiqah Hasiholan agar Ratna Sarumpaet bisa keluar penjara dan menjadi tahanan kota.
"Kemarin sudah dari tersangka dan pengacara mengajukan permohonan untuk penahanan kota untuk tersangka ibu Ratna Sarumpaet. Sudah diterima oleh penyidik," kata Argo di Polda Metro Jaya, Selasa (9/10/2018).
"Nanti penyidik akan mengevaluasi, akan melihat dari pada permohonan tersebut apakah nanti akan dikabulkan atau tidak," kata dia.
Namun, Argo tak bisa menjelaskan seberapa lama proses evaluasi dari penyidik terkait permohonan penangguhan penahanan Ratna Sarumpaet tersebut. Dia hanya menyampaikan akan segera memublikasikan keputusan penyidik terkait permohonan Atiqah Hasiholan.
"Ya secepatnya akan kami sampaikan kalau sudah ada keputusan dari penyidik," tandasnya.
Sebelumnya, pengacara Ratna Sarumpaet, Insank Nasrudin telah melayangkan permohonan penangguhan penahanan Ratna Sarumpaet ke Polda Metro Jaya, Senin (8/10/2018) kemarin.
Dalam permohonan itu, Insank menyampaikan ada empat nama anak Ratna Sarumpaet termasuk artis Atiqah Hasiholan yang dicantumkan sebagai penjamin. Keluarga menjamin jika Ratna akan bersikap kooperatif jika polisi mengabulkan permohonan tersebut.
"Iya, anak-anaknya aja (sebagai penjamin)," kata dia di Polda Metro Jaya.
Baca Juga: Lagi, Dokter Oplas Ratna Sarumpaet Tolak Diperiksa Polisi
Permohonan penangguhan penahanan itu diajukan lantaran keluarga khawatir dengan kondisi kesehatan Ratna jika berlama-lama mendekam di penjara. Pasalnya, saat ini Ratna diketahui sudah berusia 70 tahun. Dari faktor usai itu, Ratna Sarumpaet kini harus terus disuplai obat agar kondisinya tetap bugar.
Alasan lain permohonan itu diajukan, karena penahanan yang dilakukan polisi membuat Ratna Sarumpaet tak bisa aktivitas.
Berita Terkait
-
Lagi, Dokter Oplas Ratna Sarumpaet Tolak Diperiksa Polisi
-
Ada Ponsel Selundupan di Sel Ratna Sarumpaet, Ini Faktanya
-
Biayai Ratna Sarumpaet, Nasdem: Anies Hamburkan Uang Rakyat
-
Ratusan Massa yang Temani Amien Rais ke Polda Dinilai Bikin Gaduh
-
Amien Rais Akan Ditemani Massa 212 ke Polda, Polisi: Kami Amankan
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
-
Airbus Umumkan A320 Bermasalah, Kemenhub Sebut 38 Pesawat di RI Kena Dampak
Terkini
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025
-
Polri Kerahkan Pesawat CN295 dan Fokker 50 Kirim 6 Ton Bantuan ke Wilayah Bencana di Sumatera
-
Cak Imin Soal Konflik PBNU: Kita Prihatin, Saya Yakin Warga Nahdliyin Semuanya Merasa Sedih
-
Curhat di Depan Pemuda Lintas Iman, Cak Imin: Maklum, Saya Kalah Terus
-
Kemendagri Raih Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemda 2025
-
Kecam Pemerkosaan di Taksi Online, Anggota DPR Desak Polisi Terapkan UU TPKS